Ekonomi Pariwisata Bisa Gerak Lagi Lewat New Normal, Asalkan...



Jakarta - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengaku siap mengoperasikan kembali usahanya. Hal itu menyusul adanya instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajarannya untuk mengidentifikasi destinasi wisata di wilayah yang potensi penularan COVID-19 di bawah 1.

Meski sudah siap, Wakil Ketua Umum PHRI, Maulana Yusran mengatakan ada beberapa syarat yang harus dipahami oleh pemerintah agar sektor pariwisata dan turunannya bisa kembali bergairah menopang perekonomian nasional. Apalagi harus beroperasi dalam keadaan new normal.

"Mesti dipahami kondisi new normal itu tidak bisa mengembalikan market, usaha langsung 100%, paling cuma 50-75%. Itu tergantung masing-masing usaha dan pasarnya di daerah," kata Yusran saat dihubungi detikcom, Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Menurut Yusran, penerapan sosial distancing memberikan kendala baru bagi seluruh sektor usaha termasuk hotel dan restoran di Indonesia. Oleh karena itu, Yusran meminta pemerintah memastikan pengoperasian sistem transportasi di Indonesia sesuai dengan protokol kesehatan yang diberlakukan.
"Karena kalau hotel dan restoran itu sangat mengandalkan pergerakan orang antarwilayah bahkan antarnegara," jelasnya.

Dia pun meminta kepada pemerintah untuk memudahkan masyarakat mendapat surat izin keluar masuk (SIKM).

"Kalau dari sistem transportasinya belum clear, saya dengar kemarin Lion Air tutup karena banyak penumpang yang tidak paham masalah aturan di bandara. Kalau itu belum terselesaikan hotel buka pun tidak akan rebound. Jadi itu masing-masing punya kendala, jadi siklusnya diperbaiki, salah satunya bagaimana traveler mudah mendapatkan surat izin keluar masuk," ujarnya.

Tidak hanya itu, pengusaha hotel dan restoran juga membutuhkan pembiayaan modal kerja yang mudah dan berbiaya murah. Modal kerja ini untuk memenuhi kebutuhan operasional selama masa pandemi Corona.

CEO & Founder Rhadana Hotels Rainier H Daulay mengatakan pihaknya siap mengoperasikan usahanya untuk mendukung kegiatan destinasi wisata. Namun demikian, butuh beberapa stimulus pemerintah dalam mengoperasikan hotel dan restoran di era new normal.

"Karena perlu biaya, modal kerja, karena sudah tutup antara 2-3 bulan. Sementara itu kami tetap keluarkan biaya perawatan," ujarnya.

Rainier mengungkapkan bantuan yang dibutuhkan pengusaha hotel dan restoran adalah kemudahan mendapat kredit modal kerja dari perbankan dengan bunga yang rendah, serta kemudahan pemberian surat izin bagi masyarakat yang ingin berwisata.

"Diiringi dengan beroperasinya transportasi dengan menerapkan protokol kesehatan," ungkap dia.



Sumber: Detik.com