Jakarta - Kementerian Sosial sudah menetapkan data penerima bantuan
sosial (bansos) tunai yang akan mendapatkan sebesar Rp 600.000 per KK. Bantuan
itu akan disalurkan melalui dua cara yakni menggunakan rekening melalui bank
BUMN atau Himbara serta melalui PT Pos untuk penerima yang tidak memiliki
rekening.
Penyaluran via rekening melalui Himbara sudah diselesaikan
dan terkirim kepada 750 ribu KK. Sementara melalui PT Pos data penerimanya
sebanyak 8,366 juta KK.
Lalu apakah data penerima bansos tunai itu seluruhnya
masyarakat miskin atau ada di dalamnya termasuk masyarakat rentan miskin?
Menteri Sosial Juliari Batubara menegaskan, data penerima
bansos tunai itu sepenuhnya berasal dari daerah. Dengan begitu dia tidak bisa
memastikan kategori masyarakat yang ada di dalam data penerima bansos tunai
tersebut.
"Ini saya mau tegaskan lagi bahwa seluruh data itu dari
daerah, tidak ada pendataan dari Kemensos. Artinya daerah yang paling
tahu," tuturnya dalam konferensi pers virtual usai ratas, Selasa
(19/5/2020).
Dia menjelaskan, data penerima itu dari daerah diberikan ke
dinas sosial di tingkat kabupaten/kota. Kemudian data itu didistribusikan ke
Kemensos.
"Dari sekian yang masuk ke dalam data mereka yang
mereka kirimkan ke Kemensos itu, siapa yang miskin, rentan miskin, terdampak
sekali, tidak terlalu terdampak, itu 110% kami serahkan kepada Pemda. Sehingga
data yang itu kami terima," tegasnya.
Juliari mengaku, Kemensos tidak melakukan validasi ataupun
verifikasi data penerima bantuan yang dikirimkan dari daerah. Sebab jika itu
dilakukan maka prosesnya memakan waktu yang lebih lama. Sementara Presiden Joko
Widodo ingin agar cepat tersalurkan.
"Jadi kami tidak mungkin lagi melakukan validasi,
verifikasi data. Karena nanti akhirnya percepatan seperti yang diminta Bapak
Presiden tidak akan tercapai. Sementara Bapak Presiden ingin bahwa sebelum
Lebaran ini dana-dana tersebut sudah tersalurkan," tambahnya.
Sementara pada proses pengumpulan data diakuinya terjadi
kendala. Banyak daerah yang melakukan penarikan kembali data yang sudah masuk
Kemensos. Ternyata banyak desa dan kelurahan yang merasa data yang sudah masuk
ke Kemensos tidak sesuai.
"Jadi yang terjadi banyak kabupaten/kota yang menarik kembali. Data-data yang sudah dikirimkan ke Kemensos ditarik kembali, karena ternyata ada desa atau kelurahan yang keberatan. Karena mereka tahu bahwa data yang mereka kirimkan tidak sama dengan data dari dinsos yang dikirimkan ke Kemensos," terangnya.
"Jadi yang terjadi banyak kabupaten/kota yang menarik kembali. Data-data yang sudah dikirimkan ke Kemensos ditarik kembali, karena ternyata ada desa atau kelurahan yang keberatan. Karena mereka tahu bahwa data yang mereka kirimkan tidak sama dengan data dari dinsos yang dikirimkan ke Kemensos," terangnya.
Dengan adanya penarikan data kembali oleh desa dan kelurahan
untuk melakukan koreksi, akhirnya waktu untuk pendataan molor. Ujungnya
penyaluran bansos tunai ikut molor.
Namun untuk mengatasi hal itu, Kemensos kini sudah menutup
celah bagi desa dan kelurahan yang ingin menarik data. Mereka sudah tidak bisa
lagi mengoreksi data.
Sumber: Detik.com
