Jakarta - Pemerintah belakangan melontarkan wacana untuk
merelaksasi alias melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Tujuannya untuk pemulihan
ekonomi. Namun ekonom menilai langkah tersebut belum tepat dilakukan saat ini.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy
Manilet menjelaskan bahwa isu pelonggaran PSBB memang menjadi perdebatan di
banyak negara, tak hanya Indonesia, mengenai kapan waktu yang tepat untuk
melakukan relaksasi. Tapi menurutnya untuk Indonesia terlalu prematur bila
dilakukan dalam waktu dekat.
"Iya betul (relaksasi PSBB) memang untuk ekonomi,
tetapi jangan lupakan bahwa melakukan reopening (membuka kembali kegiatan)
secara prematur itu justru bisa berbahaya untuk menambah bertambahnya kasus
COVID-19," kata dia saat dihubungi detikcom, Minggu (17/5/2020).
Melihat dari beberapa kasus ke belakang, kasus positif
COVID-19 di Indonesia belum bisa dikatakan melandai. Menurutnya masih terjadi
peningkatan tren kasus positif virus Corona di Indonesia.
Berbeda dengan negara
lain yang memang kasus positifnya sudah mereda sehingga amat dimungkinkan untuk
membuka kembali kegiatan ekonominya.
"Kalau misalnya kita melihat perbandingan dengan negara
lain yang ingin melakukan re-opening (membuka kembali kegiatan), setahu saya
misalnya Jepang itu memang kurvanya sudah landai. Dan kalau kita melihat
Indonesia masih meningkat, kemudian pemerintah juga tidak jelas," ujarnya.
Dia menilai pemerintah belum memiliki gambaran yang jelas
soal pelonggaran PSBB. Bahkan sulit mengatakan jika PSBB dilonggarkan efektif
untuk memulihkan perekonomian.
"Soalnya juga pemerintah tidak mengeluarkan, misalnya
kebijakan terkait seberapa besar sih proses re-opening ini akan mem-boost
ekonomi. Jadinya kami analis, ekonom, peneliti, agak susah kalau misalnya
menganalisa kira-kira ini akan berdampak terhadap perekonomian atau
nggak?" tambahnya.
Sumber: Detik.com
