Jakarta - Pencairan bantuan langsung tunai (BLT) desa belum
berjalan mulus di sejumlah kabupaten/kota. Menurut Pengamat Kebijakan Publik
Trubus Rahadiansyah pemicu keterlambatan proses pencairan BLT dana desa terjadi
salah satunya karena masalah teknis.
Masalah teknis yang dimaksud terutama terkait data penduduk
yang terkadang tak terdata secara akurat atau tempat tinggalnya sulit untuk
dijangkau.
"Kalau itu kan ada sekitar 38 kabupaten kota, itu saya lihat lebih banyak faktor teknis. Misalnya karena lokasinya jauh-jauh, kebanyakan di luar Jawa itu. Misalnya seperti di NTT dan Kalimantan itu banyak itu, karena lokasinya jauh, susah dijangkau. Lalu, masalah by name by address itu lokasinya ada di mana, siapa penerimanya kan itu susah lho jadi persoalannya itu sih," ujar Trubus kepada detikcom, Jumat (29/5/2020).
"Kalau itu kan ada sekitar 38 kabupaten kota, itu saya lihat lebih banyak faktor teknis. Misalnya karena lokasinya jauh-jauh, kebanyakan di luar Jawa itu. Misalnya seperti di NTT dan Kalimantan itu banyak itu, karena lokasinya jauh, susah dijangkau. Lalu, masalah by name by address itu lokasinya ada di mana, siapa penerimanya kan itu susah lho jadi persoalannya itu sih," ujar Trubus kepada detikcom, Jumat (29/5/2020).
Hal lain yang turut mempengaruhi adalah masalah birokrasi di
daerah yang lambat dan berbelit-belit.
"Ada juga faktor birokrasi, birokrasinya juga panjang itu kadang-kadang. Harus ada persetujuan dari berbagai lapis pihak dari bupati misalnya. Ada juga faktor karena takut belum berani mengajukan juga, karena kekurangmampuan, ketidakmampuan mengawasi masalahnya itu," sambungnya.
Lalu, terakhir bisa saja karena masalah politik. Menurutnya bukan tidak mungkin ada saja pejabat desa yang masih pilah-pilih menyalurkan bantuan lantaran tidak memilihnya saat pemilihan umum.
"Lalu, ada faktor politik, kan kepala desa itu dipilih oleh masyarakatnya, kadang-kadang mereka ga milih tuh, karena bukan pemilihnya jadi sering kayak dimarginalkan gitu," tandasnya.
Menurut Trubus, pemerintah wajib menerapkan pendekatan collaborative governance atau tata kelola kolaboratif kepada seluruh petinggi di daerah. Artinya, pemerintah aktif melibatkan seluruh pihak mulai dari unsur pemerintah itu sendiri maupun non-pemerintah dalam membangun kebijakan kolektif yang mengedepankan mufakat bersama.
"Penyelesaiannya ya kebijakan kolaborasi istilahnya melakukan collaborative governance, tata kelola kolaboratif, karena itu kan berbagai pihak jadi artinya ada bupati, ada camat ada lurah, dibangun sinergitasnya bersama," kata Trubus.
Terakhir, pemerintah pusat juga diimbau lebih aktif lagi turun ke lapangan untuk memberi solusi pada setiap hambatan yang ada di sana.
"Ini kan di bawah Kementerian Desa ya, jadi harusnya Kementerian Desa langsung turun pengecekan ke lapangan. Mendatangi tempat itu dan berkoordinasi dengan bupati kemudian camat lurah," ucapnya.
Sebagai catatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengungkapkan kini tinggal 22
kabupaten/kota saja yang belum menyalurkan anggaran bantuan langsung tunai
(BLT) dana desa. Angka tersebut tercatat per 29 Mei 2020 ini. Menurut Wakil
Menteri Kemendes PDTT, Budi Arie Setiadi ke-22 kabupaten/kota itu rata-rata
berasal dari Papua.
"Sudah tinggal 22 kabupaten rata-rata dari Papua,"
kata Budi kepada detikcom, Jumat (29/5/2020).
Adapun kabupaten/kota yang sama sekali belum menyalurkan BLT dana desa tersebut terdiri dari Monokwari Selatan, Tambrauw, Kaimana, Deiyai, Intan Jaya, Dogiyai, Puncak, Nduga, Lanny Jaya, Yalimo, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Asmat, Tolikara, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Keerom, Sarmi, Mimika, Piniai, Puncak Jaya, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, Pulau Morotai (Maluku Utara), Bengkayang (Kalimantan Barat), Sekadau (Kalimantan Barat), Ngada (NTT) dan Timor Tengah Selatan (NTT).
Di samping itu, total yang sudah berhasil mencairkan 100% BLT dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat ada sebanyak 122 kabupaten/kota. Sementara 167 kabupaten/kota realisasinya antara 75-99%, lalu 52 kabupaten/kota realisasinya 50-75%, dan 75 kabupaten/kota realisasinya 1-50%.
Adapun kabupaten/kota yang sama sekali belum menyalurkan BLT dana desa tersebut terdiri dari Monokwari Selatan, Tambrauw, Kaimana, Deiyai, Intan Jaya, Dogiyai, Puncak, Nduga, Lanny Jaya, Yalimo, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Asmat, Tolikara, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Keerom, Sarmi, Mimika, Piniai, Puncak Jaya, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, Pulau Morotai (Maluku Utara), Bengkayang (Kalimantan Barat), Sekadau (Kalimantan Barat), Ngada (NTT) dan Timor Tengah Selatan (NTT).
Di samping itu, total yang sudah berhasil mencairkan 100% BLT dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat ada sebanyak 122 kabupaten/kota. Sementara 167 kabupaten/kota realisasinya antara 75-99%, lalu 52 kabupaten/kota realisasinya 50-75%, dan 75 kabupaten/kota realisasinya 1-50%.
Dengan begitu, BLT dana desa sudah tersalurkan ke 50.939 desa atau 67,96% dari total jumlah desa yang mencapai 74.953. Sehingga tercatat masih ada 24.804 desa yang belum menyalurkan BLT Dana Desa hingga 29 Mei 2020 ini.
Sehingga total keluarga penerima manfaat (KPM) ada 5.400.847. Mereka sudah menerima dana sebesar Rp 600.000 per bulannya. Dengan begitu total anggaran yang sudah dicairkan mencapai Rp 3,24 triliun. Adapun target penyaluran ditujukan kepada 12,3 juta KK dengan anggaran Rp 22,4 triliun.
Sumber: Detik.com
