Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memangkas
anggaran beberapa proyek infrastruktur energi publik sebagai langkah refocusing
anggaran di tengah pandemi virus Corona.
Anggaran Kementerian ESDM tahun ini
sebesar Rp 9,6 triliun yang dipangkas Rp 3,4 triliun menjadi Rp 6,2 triliun.
Namun, refocusing ini dikeluhkan sederet anggota Komisi VII
DPR RI. Mereka menganggap pemangkasan ini dilakukan secara sepihak tanpa
komunikasi, terlebih lagi kebanyakan infrastruktur yang dipangkas anggarannya
ini sudah berjalan dan ditunggu masyarakat.
"Anggaran yang dipangkas, dari Rp 3 triliun. 70% adalah
program yang ada di masyarakat. Sebagian besar itu sudah dijalankan dan
dikomunikasikan ke masyarakat," ujar anggota komisi VII DPR RI dari fraksi
Golkar Maman Abdurrahman, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/6/2020), dikutip Detik.com.
"Kementerian juga kurang menghargai kami karena nggak
mengkomunikasikan hal ini ke kami," lanjutnya.
Sementara itu anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi Golkar
lainnya, Haeny Relawati menyatakan sebaiknya belanja infrastruktur publik tidak
dipotong. Lebih baik refocusing yang dilakukan berfokus pada anggaran aparatur
Kementerian ESDM.
"Alangkah baiknya belanja infrastruktur publik maupun
non publik sepenuhnya tidak dipotong. Teknisnya bergantung di departemen yang
bapak pimpin. Mohon anggaran untuk infrastruktur kesemuanya tidak ada yg
dipotong kan bisa diambil dari anggaran aparatur," ujar Haeny.
Kemudian, anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi PKS Mulyanto
meminta komitmen Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk bisa menggeser anggaran yang
dipangkas. Dia meminta program strategis infrastruktur energi tidak dipangkas.
"Kalau bisa, kami ingin komitmen pak menteri dari aspek
kebijakan yaitu refocusing tadi bukan harga mati, dan masih bisa bergeser
terutama program-program strategis yang langsung bersentuhan dengan
masyarakat," ujar Mulyanto.
Terlebih lagi menurut Mulyanto, kebanyakan program
infrastruktur yang dipangkas anggarannya sudah dijanjikan akan segera selesai
dan bisa dinikmati.
"Program-program strategis ini langsung bersentuhan
dengan masyarakat di mana anggota sudah berjanji pada masyarakat dimana ide
dari pemerintah. Kalau ada yang dibatalkan bagaimana kita ngomong ini ke
masyarakat," ujar Mulyanto.
Anggaran infrastruktur sendiri menjadi salah satu sasaran refocusing
Kementerian ESDM. Anggaran yang terpotong paling besar di sektor infrastruktur
minyak dan gas, yaitu Rp 2,256 triliun. Mulai dari pembangunan jargas hingga
pengadaan converter kit untuk petani dan nelayan.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menjawab protes para anggota
Komisi VII DPR soal pemangkasan anggaran. Menurutnya saat ini Kementerian ESDM
hanya melakukan keputusan cepat merespons kondisi wabah yang datang secara
tiba-tiba.
"Mana yang bisa di-refocusing lagi? Tidak ada niatan
kita meremehkan program yang ada. Kami tahu semua untuk masyarakat. Masalahnya
kan kejadian ini mendadak dan membutuhkan decision yang cepat," ujar
Arifin.
Dia menjelaskan memang pemangkasan yang dilakukan salah
satunya menyasar ke anggaran infrastruktur energi dan membuat beberapa proyek
ditunda. Namun menurutnya, di tahun depan proyek akan segera dikebut kembali.
"Memang kita kena dampak dari Rp 9,6 triliun kemudian
jadi Rp 6,2 triliun di mana item-item itu antara lain mencakup scope-scope di
program masyarakat," kata Arifin.
"Sebagian dari program itu nantinya akan dilanjutkan
2021, walaupun tidak sebesar tahun sebelum terjadinya COVID. Tergantung dari
anggaran yang tersedia di 2021 dan ekonomi kita. 2021 pagu anggaran yang kami
terima hanya Rp 6,8 triliun," ujarnya.
Arifin juga menjelaskan bahwa pagu anggaran untuk membiayai
kebutuhan aparatur Kementerian ESDM pun sudah dipangkas dengan maksimal.
"Terkait dengan pagu anggaran 2020, soal belanja
pegawai untuk cover gaji untuk karyawan ESDM, kemudian belanja barang sudah
dipangkas drastis," ungkap Arifin.
Arifin pun menyatakan pihaknya akan membuka diri apabila DPR
mau berdialog dan berdiskusi soal anggaran yang dipangkas ini.
"Pada prinsipnya kami juga memilih mana yang bisa
dipenuhi, tapi niat kami akan tetap membuka diri untuk tetap bisa melaksanakan
walau tidak bisa memenuhi dengan baik," sebut Arifin.
