Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo menjamin penerapan new normal bagi
PNS tak akan mengganggu layanan publik. Sebab prinsip new normal PNS adalah
tetap mengutamakan layanan publik.
"Prinsipnya pemerintah melayani masyarakat, jangan sampai terganggu layanan masyarakat," kata Tjahjo saat dihubungi detikcom, Jakarta, Senin (1/6/2020).
"Prinsipnya pemerintah melayani masyarakat, jangan sampai terganggu layanan masyarakat," kata Tjahjo saat dihubungi detikcom, Jakarta, Senin (1/6/2020).
Kebijakan new normal untuk PNS tertuang dalam Surat Edaran
Menteri PANRB No. 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
dalam Tatanan Normal Baru. SE tersebut memuat penyesuaian sistem kerja bagi ASN
untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menyongsong tatanan normal
baru yang produktif dan aman dari covid 19.
Tugas dan fungsi ASN dalam tatanan normal baru dilakukan dengan tetap memprioritaskan aspek kesehatan dan keselamatan bagi ASN dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian. Adaptasi terhadap tatanan normal baru di lingkungan kementerian/lembaga/daerah meliputi penyesuaian sistem kerja, dukungan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dengan memperhatikan protokol kesehatan dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Penyesuaian sistem kerja
ASN masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang berlaku. Namun untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja dengan menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian. Penyesuaian sistem kerja dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja, yakni pelaksanaan tugas kedinasan di kantor ( work from office /WFO) dan/atau pelaksanaan tugas kedinasan di rumah ( work from home /WFH).
2. Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen SDM aparatur antara lain penilaian kinerja oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK); pemantauan dan pengawasan oleh pimpinan unit kerja; dan PPK memastikan kediplinan pegawai;
3. Dukungan infrastruktur
Dalam penyesuaian dengan tatanan normal baru, PPK diminta untuk mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan fleksibilitas lokasi bekerja dan memastikan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilaksanakan dengan memperhatikan pedoman penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan keamanan informasi dan keamanan siber. Selain itu, PPK agar menyesuaikan lingkungan kerja dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sesuai dengan panduan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
Selama penerapan kerja di era new normal, pemerintah juga
tetap menerapkan sanksi disiplin terhadap ASN. Aturan tersebut mengacu pada
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
Berdasarkan PP 53 tahun 2010 hukuman disiplin dibagi menjadi
tiga. Hukuman ringan, sedang, hingga berat. Mulai dari yang ringan, PNS bisa
mendapatkan teguran lisan dan tulisan, ataupun pernyataan tidak puas dari
atasan.
Hukuman yang sedang berupa penundaan pangkat atau penundaan kenaikan gaji selama setahun. Ada juga penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama setahun.
Sementara itu, hukuman terberat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, dimutasi saat pangkat diturunkan, ataupun pembebasan dari jabatan. Paling berat bisa diberhentikan baik secara hormat dan tidak hormat.
Hukuman yang sedang berupa penundaan pangkat atau penundaan kenaikan gaji selama setahun. Ada juga penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama setahun.
Sementara itu, hukuman terberat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, dimutasi saat pangkat diturunkan, ataupun pembebasan dari jabatan. Paling berat bisa diberhentikan baik secara hormat dan tidak hormat.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Andi Rahadian menegaskan pelayanan publik tetap berjalan baik meski dalam tatanan new normal ada penyesuaian kerja ASN.
"Jadi SE Menteri PAN-RB Nomor 58 Tahun 2020 yang ditandatangani Pak Menteri PAN-RB tanggal 29 Mei 2020 in, berisi pengaturan mengenai penyesuaian sistem kerja bagi ASN dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, khususnya dalam menyongsong tatanan normal baru yang produktif dan aman dari COVID-19," kata dia.
Sumber: Detik.com
