PEKANBARU - Empat orang mantan pimpinan DPRD Kabupaten
Bengkalis akan dihadirkan KPK ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Mereka adalah
Indra Gunawan Eet, Heru Wahyudi, Abdul Kadir dan Zulhelmi.
Keempatnya akan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang
lanjutan dugaan korupsi gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati Bengkalis non
aktif, Amril Mukminin.
Untuk diketahui, Indra Gunawan Eet kini menjabat sebagai
Ketua DPRD Provinsi Riau. Sedangkan Heru Wahyudi, mantan Ketua DPRD Bengkalis
yang berstatus terpidana dalam perkara dugaan korupsi dana hibah bantuan sosial
(Bansos). Selanjutnya, Abdul Kadir dan Zulhelmi juga merupakan mantan Ketua dan
Wakil DPRD Bengkalis.
Selain mereka berempat, JPU juga menghadirkan Syahrul
Ramadhan. Syahrul sendiri merupakan tangan kanan mantan Ketua DPRD Bengkalis,
Jamal Abdillah, yang memiliki peran penting dalam bagi-bagi uang ketuk palu.
"Mereka dijadwalkan sebagai saksi untuk terdakwa Amril
Mukminin dalam sidang lanjutan nantinya," ucap Plt Juru Bicara KPK, Ali
Fikri SH MH Rabu (8/7/2020), dikutip dari Klikmx.com.
Ditambahkannya, persidangan tersebut nantinya akan digelar
pada Kamis (9/7/2020) di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Yang mana, persidangan
tersebut nantinya digelar secara online. Majelis hakim bersama JPU dan saksi
berada di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Sedangkan terdakwa Amril Mukminin tetap
berada di Rutan Pekanbaru.
"Silahkan ikuti persidangannya," tambahnya.
Untuk diketahui, dalam surat dakwaan JPU KPK, Amril Mukminin
selaku Bupati Bengkalis menerima hadiah berupa uang secara bertahap sebesar 520
ribu Dollar Singapura atau setara Rp5,2 miliar melalui ajudannya, Azrul Nor
Manurung. Uang itu, diterima Amril Mukminin dari Ichsan Suadi, pemilik PT Citra
Gading Asritama (CGA) yang diserahkan lewat Triyanto, pegawai PT CGA sebagai
commitment fee dari pekerjaan proyek multiyear pembangunan Jalan Duri-Sei
Pakning.
Tidak sampai disitu, Amril Mukminin selaku anggota DPRD
Kabupaten Bengkalis 2014 -2019 dan Bupati Bengkalis 2016-2021, juga telah
menerima gratifikasi berupa uang setiap bulannya dari dua orang pengusaha
sawit. Mereka adalah Jonny Tjoa dan Adyanto. Dari Jonny Tjoa sebesar
Rp12.770.330.650 dan dari Adyanto sebesar Rp10.907.412.755.
Uang yang diterima terdakwa secara tunai maupun ditransfer.
Di mana, uang itu diterima secara tunai melalui istri Amril Mukminin, Kasmarni,
dan ada juga melalui transfer ke rekening bank atas nama Kasmarni pada Bank
CIMB Niaga Syariah nomor rekening 4660113216180 dan nomor rekening 702114976200.
Uang itu diterima terdakwa di kediamannya pada Juli 2013-2019.
Perbuatan Amril Mukminin itu bertentangan dengan
kewajibannya selaku kepala daerah, sebagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dan ditambah
beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas UU tentang Pemerintahan Daerah. Serta kewajiban Amril Mukminin sebagai
penyelenggara negera sebagaimana UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Atas perbuatannya, Amril Mukminin dijerat dalam Pasal 12
huruf a, Pasal 11, dan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1)
KUHP.***
