Antisipasi Paham Radikal, Kesbangpol Inhil Taja FGD Bersama Stakeholder Terkait

TEMBILAHAN – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Indragiri Hilir menggelar Forum Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan diruang rapat Badan Kesbangpol, Lantai Dasar Gedung Multiyears Jalan Swarna Bumi Tembilahan, Rabu (14/9/2022).

Kegiatan FGD yang dipimpin langsung Kaban Kesbangpol Inhil, HM Arifin SSos MM, Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Kamaluddin, SSos M.Si, Kasat Intel Polres Inhil AKP A'ang Kusmawan SIK MSos, Kasi Intel Kejari Inhil, diwakili Jhodi Kurniawan SH, Pasi Intel Kodim 0314 Inhil diwakili Nasrin.

Dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indragiri Hilir Drs H Azhari Syukur MA, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) H Zaini Awang, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) H Nawawi SK, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Muhammad Faisal SE dan Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir diwakili Kasubbag TU H Zainal Abidin ini membahas tentang isu berkembangnya aliran yang terindikasi radikal dan dampak kenaikan harga BBM. 

Kepala Badan Kesbangpol Inhil HM Arifin mengatakan, kondisi keamanan di Kabupaten Inhil selama ini relatif kondusif. Terciptanya ketentraman dan keamanan ditengah masyarakat ini dipastikan tidak terlepas dari hasil kerja keras semua pihak, terutama organisasi dan instansi yang hadir dalam FGD saat ini.

Namun Arifin mewanti-wantinya, kondusifitas saat ini hendaknya tidak membuat lengah. Kewaspadaan, antisipasi dini, dan pengawasan haruslah tetap dilakukan dan bahkan harusnya lebih ditingkatkan.

“Banyak hal yang bisa menjadi pemicu terjadinya gejolak dimasyarakat, diantaranya apa yang menjadi fokus pembahasan kita dalam diskusi kali ini,” tegas mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Inhil ini.

Dalam rembuk FGD kali ini terungkap beberapa indikasi telah masuknya aliran atau faham-faham yang terindikasi radikal di Kabupaten Inhil. Salah satunya adalah kelompok Khilafatul Muslimin.

Kelompok Khilafatul Muslimin yang bertujuan untuk merubah ideologi Pancasila yang pemimpinnya telah ditangkap di Provinsi Lampung beberapa waktu yang lalu itu ternyata juga sudah menyebar dan bahkan memiliki anggota yang berdomisili di beberapa Kecamatan di Inhil.

Kasat Intel Polres Inhil bahkan mengakui sudah memiliki data by name dan by address sejumlah warga yang terduga terafiliasi dalam kelompok ini. 

Namun diyakini warga yang terduga terafiliasi tersebut dikategorikan hanya sebatas simpatisan. Mereka tidak memahami apa itu Khilafatul Muslimin termasuk tujuan berdirinya.

“Namun keberadaan kelompok yang terduga terafiliasi Khilafatul Muslimin tersebut terus dilakukan pemantauan,” imbuhnya.

Sedangkan terkait persoalan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi, Solar dan Pertalite, dipastikan telah berdampak pada perekonomian masyarakat. Sejumlah harga bahan pokok terjadi kenaikan imbas kenaikan biaya transportasi dan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat.

Kondisi kenaikan BBM yang terjadi saat ini justru berbanding terbalik dengan terjadinya penurunan harga sejumlah komoditas andalan perkebunan masyarakat Inhil terutama kelapa, pinang, dan sawit.

“Hasil rembuk FGD berupa masukan dan solusi yang telah kami rangkum dan catat saat ini nanti akan saya sampaikan dalam rapat bersama Forkopimda. Mudah-mudahan pembahasan kita hari ini akan memberi manfaat dan menjadi salah satu alternatif solusi untuk tetap terjaganya keamanan dan ketentraman ditengah kehidupan bermasyarakat,” tandasnya.***