MGI - Koalisi Adil dan Makmur pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 masih menggelar rapat tertutup di kediaman Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (28/6).
Rapat membicarakan masa depan koalisi pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandi.
Partai Amanat Nasional (PAN) masih mempertimbangkan langkah kedepan apa berada di luar pemerintahan atau masuk pemerintahan Jokowi-Maruf.
Sekretaris Jenderal DPP PAN, Eddy Soeparno menyebutkan kepastian langkah politik itu akan ditentukan saat forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2019 yang diagendakan akhir Juli.
Tidak jauh berbeda dengan PAN, setelah Koalisi Adil dan Makmur bubar, Partai Demokrat akan menyerahkan sikap partai kepada mejelis tinggi partai.
"Kembali dulu ke partai, di Demokrat soal wilayah calon presiden dan calon wakil presiden itu kewenangannya majelis tinggi partai yang kebetulan ketuanya adalah ketua umum (Susilo Bambang Yudhoyono)," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan.
Sementara PKS, partai dakwah itu akan menyerahkan sikap dan langkah partai kedepannya kepada Majelis Syuro.
"Sikap PKS akan ditentukan musyawarah Majelis Syuro. Tapi harapan saya istiqomah sebagai posisi yang kritis dan konstruktif," ungkap Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. [rm]
