Denpasar - Sebanyak 205 pekerja migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Bali akan pulang di tengah pandemi virus Corona. Pemprov Bali menyiapkan skenario karantina.
"Pada hari ini, Pemerintah Provinsi Bali melalui Satgas sesuai dengan arahan Bapak Gubernur Bali mengambil beberapa kebijakan. Yang pertama, mulai hari ini semua migran Indonesia dari Bali yang bekerja di luar negeri yang akan pulang ke Bali, terutama sekali yang berasal dari negara-negara yang terinfeksi COVID-19 (akan dikarantina)," kata Sekretaris Daerah Bali (Sekda) Dewa Made Indra kepada wartawan saat video conference, Minggu (22/3/2020).
Pekerja migran akan tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Minggu (22/3/2020) malam. Indra menjelaskan Pemerintah Provinsi Bali akan melakukan karantina terhadap pekerja migran yang akan kembali ke Bali.
"Ini akan dilakukan karantina. Karena itu, Pemprov Bali telah menyiapkan karantina bagi para pekerja migran Indonesia asal Bali yang pulang ke Bali," ungkapnya.
Para pekerja yang nantinya sampai di Bandara Ngurah Rai akan dilakukan identifikasi pekerja migran yang berasal dari negara terjangkit COVID-19 dan dari negara yang tidak terjangkit COVID-19.
"Di situ juga dilakukan pemeriksaan yang kembali ini telah membawa sertifikat kesehatan atau health certificate dari negara dia berangkat," jelas Indra.
Pasien dalam pengawasan (PDP) di Bali bertambah 1 orang, sehingga totalnya menjadi 96 orang. Dari 96 orang ini, 73 orang sudah keluar hasil labnya, yaitu 70 hasilnya negatif dan 3 dinyatakan positif.
"Sampai saat ini kasus PDP berjumlah 96 orang, termasuk 1 orang tambahan yang baru dilaporkan dan dirawat oleh petugas kesehatan di 1 rumah sakit 1 WNA dan 0 WNI. Dari 96 sampel yang telah diuji, telah keluar hasil sampel 73 orang, yaitu sebanyak 70 orang negatif dan 3 orang positif (2 di antaranya meninggal)," kata Dewa Made.
Sementara itu, masih ada 23 orang yang belum keluar hasil lab swab-nya. "Adapun sampel yang belum keluar sebanyak 23 orang, masih menunggu hasil lab," ungkap Indra.
Pemprov Bali mengimbau masyarakat tetap tenang dengan tetap mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Masyarakat diminta mematuhi social distancing dan tidak menyebarkan isu-isu hoax yang dapat meresahkan.
Sumber: Detik.com
