Jakarta - Ombudsman RI meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap warga dari luar negeri yang masuk ke Indonesia demi mencegah penyebaran virus Corona atau COVID-19. Ombudsman juga akan mengecek kesiapan rumah sakit (RS) yang menjadi rujukan terkait virus Corona.
"Kita tetap harus mencermati titik-titik masuk walaupun sudah ada persiapan. Kalau memang kurang personel, ya, ditambah terutama untuk kantor kesehatan pelabuhan, bukan hanya bandara. Kita juga jangan lupa bahwa banyak sekali tempat orang juga datang lewat pelabuhan, laut, itu juga bisa terjadi," kata anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih dalam diskusi publik 'Korona: gak usah panik, gak usah gimik' di Upnomal Coffe, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat (8/3/2020).
"Tentunya memang tidak semua harus dilengkapi dengan sarana yang sophisticated seperti di Bandara Soekarno-Hatta. Yang standar minimumnya, kalau punya thermo scanner yang tradisional ya tradisional," lanjutnya.
Alamsyah juga berharap pemerintah menyiapkan lebih banyak rumah sakit yang memiliki fasilitas yang memadai untuk penanganan virus Corona. Alamsyah mengaku pihaknya akan melakukan kunjungan ke 132 rumah sakit di Indonesia untuk melihat kesiapan fasilitasnya dalam penanganan virus Corona.
"Rumah sakit yang 132 tadi juga harus dicek kesiapannya. Ini masuk minggu yang kelima Ombudsman akan turun kembali melihat, pengecekan standar dari rumah sakit yang ada, apakah memang sesuai. Kemarin kita lihat sudah mulai ada persiapan tapi belum semua memenuhi," ujarnya.
Selain itu, Alamsyah juga berharap pemerintah juga tidak tutup mata terhadap masukan-masukan dari Ombudsman. Sebab, ia mengaku memiliki pengalaman kurang menyenangkan dengan salah menteri Presiden Joko Widodo.
"Mohon maaf saya juga harus ngomong apa adanya, bahwa para menteri jangan bertelinga tipis juga ketika menjelaskan, saya punya pengalaman beberapa kali tapi nggak perlu kita sebut. mudah-mudahan yang bersangkutan mendengar dan berubah," tuturnya.
Menanggapi itu, Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta Ombudsman juga terbuka kepada pemerintah jika ada kegiatan inspeksi mendadak atau kunjungan. Dengan demikian, bila memang ditemukan masalah di lapangan bisa segera ditindaklanjuti pemerintah.
"Ombudsman pas punya acara ke mana-mana kalau bisa kami juga dikabarkan, supaya begitu ditemukan di lapangan kami juga dikasih tahu. Dari kantor presiden supaya langsung kita bergerak, tidak boleh lambat-lambat," ujar Ngabalin.
Sumber: Detik.com
