Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir telah
mengeluarkan surat edaran terkait Antisipasi Skenario The New Normal BUMN. Surat
tertanggal 15 Mei 2020 ditujukan untuk Direktur Utama BUMN.
Mengutip surat tersebut, Senin (18/5/2020), pada poin 1
dijelaskan, dibutuhkan kontribusi seluruh bangsa termasuk di dalamnya BUMN
untuk mendukung langkah-langkah strategis pemerintah dalam menanggulangi
pandemi COVID-19.
Poin 2 disebutkan, dalam rangka mengantisipasi secara lebih
dini skenario The New Normal pada BUMN, Erick meminta agar dilakukan sejumlah
hal. Di antaranya, wajib membentuk task force penanganan COVID-19 dengan fokus
perhatian melakukan antisipasi skenario The New Normal.
Kemudian, setiap BUMN wajib menyusun protokol penanganan
COVID-19 khususnya namun tidak terbatas pada aspek manusia (human capital &
culture), cara kerja (process & technology), serta pelanggan, pemasok,
mitra dan stakeholder lainnya (business continuity).
Dalam lampiran surat ini dijelaskan mengenai tahapan
pemulihan. Fase pertama yakni dimulai pada 25 Mei di antaranya rilis protokol
perlindungan karyawan, pelanggan, mitra bisnis dan stakeholder penting lainnya
(social distancing, masker, kebersihan). Disebutkan pula pegawai di bawah 45
tahun masuk kerja dan 45 tahun ke atas kerja dari rumah atau work from home.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan,
ketentuan itu disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah.
"Perlu diketahui bahwa mengenai tanggal-tanggal
tersebut itu sesuai dengan PSBB suatu wilayah, kalau di wilayah tersebut masih
PSBB maaf kita akan mematuhinya. Misalnya PSBB bahwa karyawan tak boleh bekerja
maka kita akan mematuhi bahwa karyawan di daerah tersebut tidak bekerja, tapi
misalnya PSBB telah dibuka maka protokol ini akan berlaku dengan
sendirinya," jelasnya.
"Malah sebenarnya kita lebih ketat, setelah PSBB kita
lebih ketat, kenapa? Memang dibatasi usia 45 tahun ke bawah yang bisa bekerja,
justru yang dilakukan BUMN ini justru protokol kesehatan yang lebih ketat
daripada aturan main yang ada, karena ini hanya berlaku kalau PSBB-nya tak
berlaku lagi," sambungnya.
Deputi SDM, Teknologi dan Informasi Alex Deni menegaskan,
surat tersebut pada dasarnya bukan instruksi pegawai untuk masuk kerja.
"Surat ini bukan instruksi masuk tetapi instruksi
menyiapkan protokol agar BUMN siap menghadapi atau bahkan lebih jauh mendorong
mempengaruhi masyarakat lebih disiplin agar masyarakat siap menghadapi new
normal," kata dia dalam teleconference.
Dia mengatakan, masuk kerja pegawai BUMN tergantung dari
keputusan Gugus Tugas dan Menteri Kesehatan.
"Kapan masuknya, kita nunggu dari pemerintah dalam
konteks ini Ketua Gugus Tugas dan Menteri Kesehatan yang akan memberikan sinyal
kita sudah bisa masuk atau belum," jelasnya.
Sumber: Detik.com
