Jakarta - Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Erzaldi Rosman terganggunya ekspor timah sangat berimbas terhadap perekonomian.
"Sekarang ini timah ada, tetapi banyak yang tidak bisa
jual. Ini jelas sekali mengganggu perekonomian kita," kata Erzaldi, Kamis
(21/5/2020).
Diakui Erzaldi, pihaknya akan melakukan beberapa rapat
dengar pendapat lagi mengenai tambang timah tersebut, kendati saat ini sudah
ada perubahan UU pertambangan.
"Memang sudah ada masukan mengenai RKAB tersebut agar dilonggarkan
supaya bisa melakukan ekspor, kendati demikian kita harus tetap sesuai dengan
regulasi yang berlaku," tegasnya.
Untuk itu, dirinya sangat berharap adanya relaksasi aturan
pertambangan dari pemerintah pusat mengenai RKAB tersebut, agar dapat
mempercepat memulihkan perekonomian Bangka Belitung.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Babel Efredi Effendy
mengatakan pihaknya sepakat untuk mempercepat dan memulihkan perekonomian
Bangka Belitung melalui strategi relaksasi regulasi pertambangan.
Menurut Efredi jika ingin perekonomian Babel ini cepat dan
pulih serta normal kembali, harus ada relaksasi atau kelonggaran aturan di
bidang pertambangan khususnya timah. Untuk mewujudkanya, sambung dia, haruslah
ada kelonggaran atau relaksasi dari aturan tambang itu sendiri seperti mengenai
dokumen RKAB dan CPI oleh pemerintah, dalam hal ini Dirjen Minerba Kementerian
ESDM. Akan tetapi sebelumnya harus rapat dengar pendapat dengan Gubernur Babel
terlebih dahulu.
"Relaksasi ini harus kita dorong ke Dirjen Mineral
Batubara Kementerian ESDM, agar dapat keringanan kelonggaran penyusunan RKAB,
S1 Pertambangan itu yang kita dorong, di Babel ini tidak banyak yang memiliki
CPI," pungkas Efredi.
Sumber: Detik.com
