Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
mengungkapkan anggaran bantuan sosial (bansos) DKI Jakarta sepenuhnya
ditanggung oleh pemerintah pusat. Ada sekitar 3,7 juta masyarakat ibu kota yang
mendapat bantuan selama pandemi Corona.
Hal itu disampaikan pada saat rapat kerja (raker) Komisi XI
DPR dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan
Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah,
Rabu (6/5/2020).
Sri Mulyani mengaku mendapat informasi Pemprov DKI Jakarta
yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan tidak mampu memenuhi bansos untuk
warganya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(PMK) Muhadjir Effendy.
"Kami dapat laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang
tadinya cover 1,1 juta warganya, mereka tidak punya anggaran dan minta Pempus
yang covering terhadap 1,1 juta," kata Sri Mulyani.
"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta
pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat,"
tambahnya.
Selama pandemi Corona, pemerintah memutuskan memberikan
perlindungan sosial bagi 3,7 juta warganya. Di mana, sekitar 2,6 juta atau
setara 1,2 juta kepala keluarga ditanggung pemerintah pusat dan sisanya 1,1
juta menggunakan anggaran DKI Jakarta.
Besaran insentif yang diberikan adalah Rp 600.000 per bulan
selama tiga bulan sejak April 2020. Insentif yang diberikan berupa sembako.
Pemberian ini juga sebagai upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat agar
tidak mudik Lebaran tahun ini.
Pemerintah sudah menyiapkan anggaran stimulus III sebesar Rp
405,1 triliun. Di mana sekitar Rp 75 triliun untuk insentif tenaga kesehatan
dan penanganan kesehatan. Lalu sekitar Rp 110 triliun untuk sosial safety net
seperti BLT, sekitar Rp 70,1 triliun untuk dukungan industri seperti pemotongan
pajak, dan Rp 150 untuk program pemulihan ekonomi nasional.
Dari anggaran Rp 110 triliun ini, Mantan Direktur Pelaksana
Bank Dunia ini mengkau banyak program perlindungan sosial yang diberikan kepada
masyarakat. Seperti program keluarga harapan (PKH), Kartu Sembako, tambahan
Kartu Pra Kerja, bansos berupa sembako untuk masyarakat Jabodetabek, lalu
bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga di luar Jabodetabek.
Selanjutnya, ada pembebasan tarif listrik untuk pelanggan
450 VA dan diskon tarif untuk pelanggan 900 VA subsidi.
Lebih lanjut Sri Mulyani mengungkapkan, pendistribusian
bansos berupa sembako di wilayah Jabodetabek melibatkan perusahaan jasa
logistik seperti PT Pos Indonesia, hingga ojek online (ojol).
"BLT ini langsung ke account, bansos delivery, juga
termasuk gunakan jasa ojek online sehingga bisa tetap berikan pendapatan bagi
para supir ojek yang sekarang alami penurunan tajam karena WFH,"
ungkapnya.
Sumber: Detik.com
