Jika Ekonomi RI Negatif Bakal Banyak Orang Susah Cari Kerja



Jakarta - Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi bisa saja minus tahun ini. Hal itu disebabkan oleh pandemi virus Corona alias COVID-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya.

Ekonom menilai pertumbuhan ekonomi yang negatif memberikan dampak besar, khususnya bagi masyarakat karena bisa kehilangan pekerjaan.

Peneliti dari Indef, Bhima Yudhistira mengatakan dampak dari pertumbuhan ekonomi minus adalah terbatasnya lapangan kerja baru, sehingga berdampak pada tingkat pengangguran terbuka (TPT).

"Jika tingkat pengangguran tembus diatas 9% tahun ini, maka pencari kerja yang baru lulus kuliah akan bertarung dengan para korban PHK atau pengangguran," kata Bhima saat dihubungi detikcom, Jakarta, Senin (22/6/2020), mengutip Detik.com

Dampak selanjutnya, dikatakan Bhima adalah angka ketimpangan pengeluaran yang makin melebar. Sebab jumlah masyarakat yang sulit mencari kerja meningkat ditambah jumlah pekerja yang dirumahkan.

"Tapi di sisi lain yang paling bertahan di tengah krisis adalah orang-orang kelas atas. Mereka terbiasa work from home, kemampuan tanggung biaya kesehatan lebih besar, dan masih bisa lakukan saving di bank. Kalau situasi ini dibiarkan maka dikhawatirkan akan terjadi social unrest atau konflik sosial yang sifatnya horizontal," jelasnya.

Sementara pengamat ekonomi Piter Abdullah Redjalam mengatakan dampak lanjutan dari pertumbuhan ekonomi yang negatif adalah rendahnya daya beli masyarakat atau tingkat konsumsi rumah tangga.

"Jadi penurunan konsumsi yang antara lain diakibatkan oleh masyarakat yang kehilangan income. Terkena PHK di tengah wabah menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi," kata Piter.

"Wabah yang menyebabkan terbatasnya aktivitas ekonomi sehingga terjadi PHK, pengangguran, peningkatan kemiskinan," tambahnya.

Oleh karena itu, dikatakan Bhima pemerintah harus meningkatkan anggaran penanggulangan dampak COVID-19 khususnya bantuan kepada masyarakat terdampak. Misalnya mengimplementasikan universal basic income atau jaminan pendapatan masyarakat seperti yang dilakukan Amerika Serikat (AS).

Peningkatan jumlah anggaran stimulus ini nantinya berlaku bagi masyarakat miskin dan kelas menengah rentan miskin yang jumlahnya sekitar 115 juta orang.

"Kedua, percepat realisasi bantuan untuk UMKM. Ini sedih sekali stimulus untuk UMKM belum ada 1% yang terealisasi. Kan rendah sekali itu. Idealnya sudah 40-50% yang dicairkan. Jadi speed atau kecepatan dari birokrasi perlu ditambah," ujarnya.

"Hilangkan ego sektoral dan sekat kepentingan pusat dan daerah. Semakin kuat UMKM recovery maka serapan tenaga kerja juga bisa meningkat. Apalagi UMKM kan yang menampung korban PHK di sektor formal," tambah dia.