Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pemerintah
saat ini masih berusaha keras menjaga laju pertumbuhan ekonomi di tengah
hantaman COVID-19.
Pemerintah masih memasang laju pertumbuhan di level -04% sampai 2,3%.
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Kementerian Keuangan,
Hidayat Amir mengatakan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia hampir sama dengan
yang diprediksikan dengan lembaga internasional seperti World Bank (WB).
Pihak WB baru-baru ini menyampaikan proyeksi laju pertumbuhan
ekonomi di tengah pandemi Corona berada di level 0% sepanjang tahun 2020.
"Tadi kita estimasikan, mirip-mirip 2020 World Bank
tadi naruh kalau skenario full year 0%, kami di pemerintah estimasi kami akan
tumbuh -0,4% sampai 2,3%, situasi ini masih akan bergerak karena situasinya
uncertain, kami masih dalam skenario sangat berat ke berat," kata Hidayat
saat video conference, Jakarta, Selasa (2/6/2020).
Guna menjaga laju pertumbuhan ekonomi di tengah krisis
kesehatan akibat COVID, Hidayat mengatakan pemerintah akan mencari keseimbangan
antara ketahanan ekonomi dengan penanganan Corona. Apalagi angka penyebaran
sudah mulai menurun baik di negara lain maupun di Indonesia.
"Di Indonesia juga begitu sebagian turun sebagian
sebagian masih naik. Dengan situasi itu kita sudah mulai mengerti, kita
perkirakannya bahkan kuartal berapa akan berakhir. Meski sangat bergantung pada
penanganannya. Maka kita harus melakukan analisis yang lebih mendalam antara
penanganan COVID dengan pemulihan ekonominya. Kita sudah mulai lihat dan mulai
asses," ujarnya.
Menurut Amir, pemerintah memanfaatkan fiskal untuk membantu
masyarakat yang terdampak, khususnya dari sisi ekonominya. Bantuan pemerintah
berupa jaring pengaman sosial.
"Tujuannya agar masyarakat yang terganggu sumber
penghasilannya bisa konsumsi untuk pertahankan kehidupan dasar," katanya.
Tidak sampai di situ, kata Hidayat, pemerintah juga sudah
menyiapkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang melibatkan Bank
Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS) untuk menanggulangi dampak Corona.
"Intinya pemerintah dalam konteks ini ingin menahan
dampak ekonomi tidak menyebabkan kebangkrutan massal dan ketika COVID-19
berhenti proses recovery bisa berjalan dengan baik," ungkapnya.
Sumber: Detik.com
