Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo berencana menyusun program jangka panjang
dalam mengubah sistem manajemen dan juga perekrutan Aparatur Sipil Negara
(ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) di masa mendatang. Rencana jangka panjang ini
dirasa perlu untuk menyesuaikan kebutuhan pemerintah dengan formasi PNS yang
ada, maupun formasi baru nantinya.
"Program jangka panjang dengan penataan dari awal. Kan
tidak bisa PNS dipercepat pensiun, harus menunggu masa pensiun/atau yang
bersangkutan minta pensiun dipercepat. Poinnya penerimaan ASN sesuai kebutuhan
dan kompetensi. Ya pasti yang sekarang ada tidak mungkin dipensiunkan semua.
Harus penataan bertahap terencana membangun tatanan pemerintahan baru,"
kata Tjahjo Sabtu (20/6/2020), mengutip Detik.com
Dihubungi secara terpisah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat,
Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan, selama
ini terutama ketika kebijakan bekerja dari rumah (WFH) ternyata banyak PNS yang
tidak produktif.
Oleh sebab itu, penyusunan ulang sistem manajemen SDM PNS
dirasa perlu demi memastikan kompetensi dari aparatur negara tersebut sesuai
dengan kebutuhan.
"Pasti ada ya PNS yang tidak produktif selama WFH
terutama PNS yang tidak adaptif terhadap penggunaan teknologi informasi dalam
penyelesaian pekerjaan. Bahkan Menteri PAN dan RB pernah menyatakan bahwa saat
ini ada kelebihan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi yang
diperlukan," jelas Paryono.
Selain merencanakan sistem manajemen SDM yang lebih mumpuni,
pihaknya juga mempertimbangkan penyelesaian bagi PNS yang tak produktif dengan
melakukan mutasi.
"Untuk penindakan mungkin bukan penindakan ya, mungkin
dicari solusi bagaimana orang yang tidak produktif ini didorong untuk bisa
produktif, seperti pengalihan ke dalam jabatan lain," terang dia.
Ia membeberkan, ketika WFH banyak PNS berusia 50 tahun ke
atas yang tak bisa menyelesaikan tugasnya karena tidak memahami teknologi
informasi komputer.
"Kami belum melakukan pencatatan berapa persen yang
produktif dan tidak produktif, tetapi kami mengatur bahwa pegawai yang WFO
(work from office) maksimal 50% dan minimal 10%. Tetapi memang ada beberapa
pegawai tidak memiliki kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan dari rumah (WFH)
dengan bantuan IT itu yang usia-usia di atas 50 tahunan," paparnya.
Pemerintah pun sedang mempertimbangkan solusi bagi PNS yang
ditemukan sudah tidak bisa lagi produktif.
"Untuk saat ini memang belum ada regulasi yang mengatur
pemerintah melakukan pensiun dini terhadap pegawai yang tidak perform, kecuali
pegawai yang mengajukan pensiun dini itu pun ada syarat-syaratnya. Jadi untuk
saat ini sebisa mungkin ya dimaksimalkan pegawai tersebut," pungkasnya.
Sejumlah Jabatan Dievaluasi
Setelah kurang lebih tiga bulan penerapan bekerja dari rumah
(work from home/WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) akibat dampak
COVID-19, sejumlah jenis jabatan atau bidang pekerjaan PNS mau dievaluasi
kembali. Hal ini dilatarbelakangi adanya kebutuhan kompetensi yang harus
disesuaikan dan tetap produktif di tengah kondisi birokrasi yang 'dipaksa'
serba digital saat ini.
Gagasan evaluasi tersebut menjadi salah satu bahan
perbincangan yang dibawakan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria
Wibisana dalam acara Bincang Santai Online bersama Kepala BKN dengan mengusung
topik Kinerja Tetap Produktif di Era New Normal pada Sabtu, (20/6/2020) yang
diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) dan
diikuti ASN dari pusat dan daerah.
Bicara soal adaptif di era new normal, Bima mencontohkan
soal budaya pertemuan rapat kerja atau rapat koordinasi di lingkup pemerintah
yang sebelumnya cukup sulit untuk dilakukan secara daring (online), tetapi
dampak COVID-19 bisa mengubah kebiasaan itu.
"Pertemuan pemerintahan termasuk rakor atau munas yang
biasanya dapat menghabiskan anggaran besar, kini bisa berjalan jauh lebih murah
melalui sistem digital. Ini yang kita sebut efisiensi dan harus kita akui
birokrasi tidak pernah berubah dengan sendirinya secepat ini kalau bukan karena
dampak COVID-19," kata Bima dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2020).
Dengan tuntutan perubahan tersebut, Bima menjelaskan akan
adanya perubahan tren pekerjaan PNS memasuki era new normal, yakni mencakup
peningkatan volume, konektivitas data kerja, terjadinya peningkatan tuntutan
analisa big data, dan peningkatan transaksi dan interaksi pekerjaan secara
digital.
Bahkan menurutnya terdapat soft skills yang idealnya
dimiliki setiap PNS, khususnya ketika beradaptasi dengan tatanan normal baru.
Bima menguraikan empat unsur utama yang terdiri dari aspek information, media,
and technology skills, life and career skills, learning and innovation skills,
dan effective communication skills.
Bima juga menghubungkan antara tren pekerjaan serba digital
saat ini dengan era industri 4.0 di Indonesia. Menurutnya dengan adanya
COVID-19 justru memiliki dampak yang memaksa memasuki era 4.0.
"Gara-gara COVID-19, secara tidak langsung kita dipaksa
jadi society 4.0," terangnya.
Hal ini mengakibatkan dibutuhkannya kompetensi PNS yang
memadai dengan tren saat ini. Sejak WFH diberlakukan bagi PNS, menurut Bima
terdapat dua dampak yang saling kontra, di satu sisi ada PNS dengan kinerja
yang begitu minim karena ternyata jenis jabatannya yang tidak relevan dilakukan
lewat WFH, ditambah adanya kemampuan yang dituntut beradaptasi dengan sistem
digital, namun di sisi lain PNS yang adaptif justru memiliki beban kerja yang
berlebihan (overload).
Selain itu Bima juga menyinggung perihal pemberlakuan WFH selama
ini yang menurutnya di era new normal lebih tepat didefinisikan sebagai work
from anywhere (WFA). Hal ini juga berkaitan dengan konsep flexible working
arrangements yang mulai digaungkan baik di sektor pemerintahan maupun swasta.
Konsep itu menurut Bima menjadi cikal tren baru sistem kerja PNS ke depan.
Pada bagian akhir Bima mengajak seluruh PNS untuk melihat
tatanan normal baru dari perspektif yang konstruktif, mulai dari memodifikasi
rencana kinerja di situasi pandemi, memanfaatkan keterbukaan informasi dan
pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi, dan mau terus beradaptasi terhadap
perubahan.
"Kita selalu punya ruang dan kesempatan untuk
meningkatkan produktivitas," pesannya.
