Beijing - China memerintahkan
empat media berita Amerika Serikat untuk
mengungkapkan rincian staf mereka dan operasi keuangan mereka di negara itu.
Perintah ini muncul ketika pertikaian media meningkat antara AS dan China.
Seperti dilansir AFP, Rabu (1/7/2020) juru bicara
Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian mengatakan bahwa media-media Associated
Press, United Press International, CBS dan NPR harus melaporkan informasi
tersebut dalam waktu 7 hari -- serta rincian real estat apa saja yang mereka
miliki di China -- sebagai balasan atas tindakan keras AS terhadap empat media
pemerintah China, dikutip dari Detik.com.
Perintah itu dikeluarkan pada Rabu (1/7). Tindakan China ini
adalah "tindakan penanggulangan yang sepenuhnya diperlukan terhadap
penindasan tidak beralasan Amerika Serikat terhadap organisasi-organisasi media
China di AS", kata Zhao pada jumpa pers reguler.
Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS pada 22 Juni lalu
mereklasifikasi empat media negara China sebagai misi asing di Amerika Serikat.
Ini menambah lima media China lainnya yang bernasib sama pada bulan Februari.
Kesembilan gerai media itu "dikendalikan secara efektif
oleh pemerintah Republik Rakyat China", kata juru bicara Departemen Luar
Negeri Morgan Ortagus pada Juni.
Setelah kelompok gerai pertama diperintahkan untuk memotong
staf China mereka yang bekerja di Amerika Serikat, pemerintah China membalas
dengan mengusir lebih dari selusin warga negara AS yang bekerja untuk media The
New York Times, The Wall Street Journal dan The Washington Post.
Pemerintah China juga memerintahkan surat kabar, serta
majalah Voice of America dan Time, untuk menyatakan secara tertulis staf
mereka, keuangan, operasi dan real estatnya di China.
Zhao mengatakan pembatasan AS terhadap media China
"mengungkap kemunafikan dari apa yang disebut kebebasan pers yang
disebut-sebut oleh AS".
China pun mendesak AS untuk "memperbaiki kesalahannya
dan menghentikan penindasan politik dan pembatasan tidak masuk akal pada media
China".
Hubungan antara China dan AS telah memburuk ketika kedua
belah pihak berseteru mengenai pandemi COVID-19 dan pelanggaran HAM.
AS telah memimpin reaksi global terhadap undang-undang
keamanan nasional yang diberlakukan di Hong Kong oleh China pada hari Selasa
(30/6), memotong ekspor pertahanan dan mencabut status perdagangan khusus pusat
keuangan itu.
Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Selasa (30/6)
bahwa dirinya semakin marah pada China" atas pandemi Corona. Dia
menyalahkan pada kelambanan China dan kurangnya transparansi.
Sementara itu, China menuduh administrasi Trump
mempolitisasi pandemi untuk mengalihkan dari penanganan krisisnya sendiri.
