PEKANBARU - Ketua DPRD Provinsi Riau, Indra Gunawan Eet
bersaksi di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Kamis (9/7/2020). Menggunakan kemeja
lengan panjang berwarna merah maron dan celana panjang berbahan kain, pria yang
akrab disapa Eet itu dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam perkara dugaan gratifikasi, dengan terdakwa
Bupati Bengkalis non aktif, Amril Mukminin.
Di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Lilin Herlina SH
MH, Eet awalnya mengaku tidak tahu masalah pengesahan APBD 2013 yang diketuk
palu pada tahun 2012.
"Saat itu selama 15 sampai 17 bulan saya tidak ada
menjabat apapun, karena ada pemekaran (Kabupaten Kepulauan Meranti). Status
cuma anggota DPRD (Bengkalis) saja saat itu," ucapnya, dikutip dari Klikmx.com.
Tidak sampai di situ, Eet juga mengaku tahu ada berapa
kegiatan yang masuk dalam proyek Multiyears pada tahun tersebut.
"Saya tidak tahu berapa paket yang dibahas. Pengesahan
saya tidak hadir. Tidak ikut rapat juga yang mulia," tuturnya.
Mendengar keterangan Eet seperti itu, hakim anggota Sahrudi
SH tampak marah. Pasalnya, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Eet dikatakan
mengetahui proyek Duri-Sei Pakning yang masuk dalam anggaran tahun jamak.
"Anda ini bengak (bohong). Tadi anda bilang tidak tahu.
Tapi dalam BAP anda tahu. Makanya anda dengar baik-baik pertanyaan hakim,"
berang hakim anggota.
Tidak sampai disitu, hakim ketua bahkan ikut memarahi Eet.
Hal tersebut dikarenakan jawaban tidak tahunya dalam proyek multiyears
tersebut.
"Anda anggota (DPRD Bengkalis) di sana. Masa tidak tahu
ada proyek itu. Emang anda di sana tidur saja. Tidak tahu tidak tahu. Masa anda
tidak tahu ada proyek untuk pembangunan Bengkalis. Yang benar saja," tutur
hakim ketua.
Hakim anggota Sahrudi bahkan mengingatkan tim JPU KPK untuk
mendalami keterangan Eet yang diduga sumpah palsu.
"Saudara penuntut umum tahu kan apa yang harus
dilakukan kalau seandainya dia (Eet) berbohong, Pasal 21 Pasal 22. Supaya ikut
sama-sama sekalian di dalam (penjara). Kalau saksinya berbohong ada
konsekuensinya," jelas hakim anggota ke JPU KPK.
Dalam persidangan itu, Eet awalnya mengaku tidak tahu PT
Citra Gading Asritama (CGA) yang memenangkan proyek Jalan Duri-Sei Pakning.
Lagi-lagi hakim anggota Sahrudi terlihat marah.
"Tapi di BAP anda bilang PT CGA dari Surabaya. Terus,
sekitar 2018, anda pernah cek ke lapangan proyek Duri-Sei Pakning. Di sana anda
bertemu Korlap (koordinator lapangan) PT CGA. Benar kan ini," tanya hakim
anggota Sahrudi.
"Benar," jawab Eet.
Mendengar jawaban Eet tersebut, hakim anggota Sahrudi
kembali mengancamnya. Bahkan keterangan Eet yang berbelit-belit itu bisa
menjadi masalah baru dalam perkara tersebut.
"Tuh kan, kalau anda seperti ini kami bisa mengevaluasi
lagi keterangan anda. Jangan anda berpikir sampai di sini saja. Tapi keterangan
anda ini menjadi masalah," terang hakim anggota.
"Saya ingatkan lagi saudara ada di atas yang mendengar
saudara sudah disumpah," sambungnya.
*Ngaku Tidak Terima Uang Ketuk Palu*
Masih dalam persidangan itu, Eet mengaku tidak ada menerima
uang ketuk palu. Bahkan dirinya juga membantah keterangan saksi sebelumnya,
yakni Jamal Abdillah yang merupakan mantan Ketua DPRD Bengkalis, dan Ketua
Fraksi Partai Golkar waktu itu, Firzal Fudhail.
"Saya tidak pernah terima uang dari mereka. Saya sudah
disumpah, saya tidak pernah menerima uang dari Jamal dan Firzal. Dari Syahrul
pun juga tidak," terangnya.
Dirinya bahkan pernah memperingatkan Ketua Fraksi Partai
Golkar dan Bendahara saat itu untuk jangan pernah terima apapun. Hal itu
dikarenakan dirinya mendapat info akan ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada
saat pengesahan APBD 2013 yang dilaksanakan pada malam hari.
"Saat itu saya mendapat info ada uangnya dalam
pengesahan itu. Makanya saya telfon Ketua Fraksi dan Bendahara. Karena ada info
mau OTT," jelasnya.
Selain Eet, JPU KPK juga menghadirkan Abdul Kadir, Heru
Wahyudi dan Zulhelmi. Mereka pernah menjadi pimpinan di DPRD Bengkalis. Tidak
hanya itu, saksi lainnya yang dihadirkan JPU adalah Syahrul Ramadhan. Dia
merupakan tangan kanan Jamal Abdillah yang kini juga mendekam di Rutan Sialang
Bungkuk.
Untuk diketahui, Amril Mukminin didakwa JPU KPK dalam
perkara dugaan gratifikasi. Jumlahnya beragam. Ada yang Rp5,2 miliar. Dan ada
juga sebanyak Rp23,6 miliar lebih.
Uang Rp5,2 miliar, berasal dari PT CGA dalam proyek
pembangunan Jalan Duri–Sei Pakning.
Sedangkan uang Rp23,6 miliar lebih itu,
dari 2 orang pengusaha sawit. Uang dari pengusaha sawit itu diterima Amril
melalui istrinya, Kasmarni. Ada yang dalam bentuk tunai, maupun transfer.
Atas perbuatannya, Amril dijerat dalam Pasal 12 huruf a,
Pasal 11, dan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1)
KUHP.***
