Lindungi Hak Anak, Kompak Provinsi Riau Dorong Pemkab Inhil Realisasikan Kabupaten Layak Anak


Ketua Kompak Riau Maryanto SH

TEMBILAHAN – Komunitas Peduli Anak (Kompak) Provinsi Riau mendorong Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau untuk melakukan langkah-langkah dan sinergi bersama semua elemen bagi terwujudnya Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).

“Kami dari Komunitas Peduli Anak Provinsi Riau mendorong dan mengharapkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk serius mewujudkan Kabupaten Layak Anak,” ungkap Ketua Komunitas Peduli Anak (KOMPAK) Provinsi Riau, Maryanto, S.H, Kamis (23/7/2020) di Tembilahan.

Diterangkan, langkah untuk merealisasikan Kota Layak Anak ini harus dilanjutkan dan bersinergi dengan seluruh elemen terkait, sehingga tahapan untuk menuju Kabupaten Layak Anak dapat segera terwujud.

“Apalagi, pada tahun 2018 lalu, Kabupaten Indragiri Hilir telah berhasil meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak tahun 2018 dalam kategori Pratama yang diumumkan pada acara penghargaan Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA) tahun 2018 di Dyandra Convention Center, Surabaya,” terang pria yang juga berprofesi sebagai advokat ini.

Penghargaan tersebut diberikan secara langsung kepada Bupati Inhil, HM Wardan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise dengan didampingi Deputi Menteri PPPA Bidang Tumbuh Kembang Anak KPPPA, Lenny N Rosalin.

Maka, seharusnya penghargaan ini menjadi motivasi dan komitmen semua pihak terkait di Kabupaten Indragiri Hilir untuk menuju dan mewujudkan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Kota Layak Anak.

“Karena untuk mencapai kondisi Kota Layak Anak, masih ada beberapa tingkatan lagi yang mesti dilewati, yaitu Madya, Nindya, Utama lalu kemudian Kabupaten Layak Anak.

Terwujudnya kabupaten/ kota Layak Anak (KLA) merupakan salah satu terobosan untuk mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pembangunan dalam rangka memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan diskriminasi serta untuk mengembangkan partisipasi anak dalam pembangunan.

“Maka, sangat diharapkan komitmen bersama elemen masyarakat dan Pemerintah untuk mewujudkan Kabupaten Inhil sebagai Kabupaten Layak Anak, sehingga segala permasalahan yang menjadi hak anak dapat menjadi fokus perhatian kita semua,” imbuhnya.***