Pekanbaru – Pertambahan COVID-19 masih tak terkendali di Riau Per Ahad (20/9), kasus positif mencapai 5.287, dan angka kematian sudah 100 orang. Hal ini turut jadi perhatian wakil-wakil Riau di pusat.Senator asal Riau Intsiawati Ayus menilai penanganan penyebaran Covid-19 di Riau lamban dan tidak berjalan dengan baik. Terutama koordinasi antara pemprov dan pemda dinilai buruk.
"Disimak dari awal penanganan corona tidak terkoordinasi dengan baik antar provinsi dan kabupaten/kota," cetus Iin sapaan akrab Intsiawati Ayus, dikutip dari Riaupos.co.id.
"Izin, jika saya mengatakan pemprov belum bertindak ekstrem. Seekstrem virus ini merajalela," tegasnya.
Ketua Kelompok MPR utusan DPD RI itu menyarankan agar
Gubernur Riau Syamsuar mengambil langkah tegas dan membangun koordinasi terukur
dan terstruktur antar lembaga dan kepala daerah. Setelah itu, langkah konkret
juga dilakukan dengan pengetatan di setiap pintu masuk dan keluar daerah yang
dianggap zona merah (red zone).
"Atas koreksi ini Gubri ambil langkah-langkah yang terpadu, sinergi dan
terkoordinasi antara provinsi dan semua kabupaten," pintanya.
Senada dengan itu anggota DPD RI Misharti juga meminta pemprov maupun pemda harus benar-benar serius dalam menangani penyebaran virus corona di tengah masyarakat dan mengutamakan kesehatan masyarakat di atas segalanya.
"Jika perlu dilakukan stresing kepada seluruh masyarakat agar kita dapat mengetahui yang OTG (orang tanpa gejala, red) dan tidak menularkan ke yang lain," katanya.
Lebih lanjut, kata dia, pemerintah harus menggunakan anggaran belanja daerah yang sudah diperuntukkan untuk penanganan corona digunakan sebaik mungkin. Ia menyarankan pemerintah agar melakukan pemeriksaan virus seluruh masyarakat dengan biaya ditanggung oleh pemerintah alias gratis.
"Penerapan anggaran untuk Covid-19 betul-betul diberikan kepada masyarakat bisa dengan memberikan rapid gratis kepada masyarakat," harapnya.
Terpisah, anggota DPR RI Dapil Riau Abdul Wahid meminta seluruh kepala daerah dan stakeholder di Riau harus melakukan duduk bersama dan melakukan langkah-langkah konkret untuk menangani penyebaran dan penularan Covid-19. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang diambil agar terstruktur dan satu komando.
"Pemprov, kabupaten dan kota harus satu irama dalam mencegah virus ini," kata Abdul Wahid saat dihubungi, Ahad (20/9).
Menurut Wahid, kebijakan yang harus dilakukan Pemprov Riau untuk menekan angka penyebaran wabah tersebut. Pertama, pemprov maupun kabupaten/kota membentuk tim yang komprehensif. Mulai dari pejabat tinggi hingga tingkat desa dan rukun tetangga (RT) yang fokus dalam menegakkan protokol kesehatan.
"Kedua buat peta klaster penanganan Covid-19 agar terkontrol dan terakhir cepat dan tepat ambil tindakan tegas," ucap Wahid.
Menyikapi penambahan pasien positif Covid-19 yang terus meningkat tersebut, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengambil beberapa kebijakan yang diharapkan bisa memutus rantai penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut di antaranya kembali memperketat pintu-pintu masuk ke Provinsi Riau serta menambah daerah untuk dilakukan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM).
"Untuk evaluasi PSBM, kami juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru karena saat ini yang sudah menerapkan PSBM yakni Pemko Pekanbaru," kata Gubri Syamsuar kepada Riau Pos, Sabtu (19/9) lalu.
Dalam rapat koordinasi tersebut, pihaknya sepakat bahwa PSBM yang sudah dilakukan di Kecamatan Tampan akan dijadikan percontohan sebagai daerah penanganan Covid-19. Apalagi, Kecamatan Tampan juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Kampar yang juga cukup tinggi angka pasien positif Covid-19.
Langkah lainnya, lanjut Gubri, pihaknya akan kembali memperketat pintu-pintu masuk ke Provinsi Riau, terutama yang berbatasan langsung dengan provinsi yang cukup tinggi penularan Covid-19. Saat ini, pihaknya juga sudah menugaskan tim untuk menilai daerah mana yang akan kembali diketatkan pengawasan perbatasannya.
"Tapi tidak semua pintu akan dijaga ketat, khusus yang
berbatasan dengan provinsi yang tinggi kasusnya seperti berbatasan dengan
Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kalau Jambi kan angka penularannya termasuk
kecil," ujarnya.
