Bupati Kampar Semprot Bawahan Soal Data Dapodik

Kampar - Saat peresmian dan serah terima kegiatan pembangunan infrastruktur Intalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Desa Suram, Kecamatan Tapung,  Senin (11/1/2021), Bupati Kampar Catur Sugeng sempat marah saat mendengar laporan mengenai data Dapodik  sekolah di Kampar yang dilaporkan ke pusat.

Hal ini berawal dari laporan Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (PPW) Perwakilan Riau Ihwanul Ikhsan dan Anggota DPR RI Syahrul Aidi,  yang menyimpulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar sepertinya terlihat tidak butuh batuan APBN.

Catur Sugeng dalam pidatonya terlihat dengan raut muka dan nada yang marah mengatakan,  dari penyampaian Kepala Balai tersebut, seolah dirinya sebagai Bupati  Kampar tidak butuh  pembangunan ruang kelas. “Jangan hanya angguk-angguk!  Catat, rapat di dinas dan besok antarin!” ungkapnya dengan nada jengkel.

Bupati Kampar juga meminta, Kepala Bagian Protokol, Bappeda Kampar dan seluruh dinas terkait dihadirkan dalam kedatangan anggota DPR RI. “Ini pejabat negara dan Pemkab Kampar sangat butuh batuan dari mereka ini,” jelas Catur.

Bupati juga mengatakan apa yang disampaikan Kepala Balai PPW Perwakilan Riau, akan segera ditindaklanjuti untuk kemajuan Kabupaten Kampar. “Karena itu dirinya akan melakukan rapat dengan seluruh dinas terkait, mengenai program pusat untuk di Kabupaten Kampar,” ucapnya.

Sebelumnya dalam hal ini Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (PPW) Perwakilan Riau Ihwanul Ikhsan , menyampaikan data yang masuk di PPW Kampar, bantuan pembangunan sekolah yang ada di Kampar sejauh ini yang dibantu pemerintah pusat ada dua sekolah yang rusak  disebabkan angin puting beliung.

“Karena dalam data Dapodik yang disampaikan ke pemerintah pusat, tidak terdapat sekolah dalam rusak berat. Jadi kita bepikir positif saja sekolah di Kabupaten Kampar bagus semua, sehingga tidak perlu bantuan dari pusat,” ucapnya, dikutip dari Klikmx.com.

Sedangkan Anggota DPR RI Syahrul Aidi, meyampaikan banyak hal yang dapat membantu Kabupaten Kampar dari APBN Pusat. Karena daerah lain aktif berkomunikasi untuk memajukan daerahnya. 

”Jadi  jangan egok sektoral, karena APBN membangun untuk kepentingan kita, jadi kepala OPD aktif untuk menjemput. Jika ada komunikasi yang tersendat saya selaku perwakilan rakyat akan membantu,” ungkapnya.

Jadi ke depannya, kata Syahrul, jangan disalahkan dirinya selaku warga Kabupaten Kampar, namun justru banyak membantu daerah lain dari pada membantu Kabupaten Kampar. 

“Saya berharap dinas terkait dapat komunikasi  dengan saya jika ada hal yang tersendat. Untuk itu diharapkan Bapak Bupati Kampar dapat mengintruksikan dinas terkait untuk memajukan Kampar. Karena untuk membangun Kampar tidak cukup dari APBD, jadi kita  butuh anggaran dari APBN juga dalam membangun Kampar,” pungkasnya.