PEKANBARU - Janji Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan pemeriksaan ketidakhadiran Bupati Kepulauan Meranti M Adil, akhirnya dilakukan.
Informasi yang dirangkum, tim Inspektorat melakukan pemeriksaan pada Kamis (11/11/2022) sore.
Informasi ini dibenarkan Karo Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau, Muhammad Firdaus, saat dimintai keterangannya pada Jumat (11/11/2022) ini.
"Iya benar," kata Firdaus.
Mantan Karo Humas Pemprov Riau ini menjelaskan, pemeriksaan dilakukan pihak Inspektorat untuk mengetahui secara jelas penyebab Bupati, bahkan tidak adanya utusan perwakilan pada rapat Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur, Bupati/Walikota, lurah dan camat se-Provinsi Riau.
Sebelumnya, rapat itu dipimpin langsung mantan Kapolri Tito Karnavian yang dilangsungkan, pada Selasa (8/11/2022) kemarin.
"Pemeriksaan ini untuk mengetahui alasan ketidakhadiran Bupati Meranti, saat rapat koordinasi yang dipimpin langsung Mendagri," ungkap Firdaus.
Sebelumnya, Tito mengungkapkan kekesalannya karena Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, tidak hadir saat seluruh kepala daerah se-Riau diundang hadir.
Akibatnya, secara tegas jebolan Akpol 1987 peraih Adhi Makayasa ini mengatakan, bahwa Adik tak memiliki etika.
Pria kelahiran 26 Oktober 1964 ini menyatakan, seharusnya Bupati Meranti hadir mengingat bahwa dirinya merupakan pengawas dan pembina kepala daerah.
"Kita harus punya etika, dalam pemerintahan ini. Kalau Mendagri hadir itu adalah sebagai pembuna dan pengawas. Karena itu harusnya hadir," tegas Mendagri.
Pria 58 tahun ini menyatakan tidak mengetahui penyebab tidak hadirnya Bupati Meranti dan meminta Inspektorat akan melakukan pemeriksaan.
"Saya tidak mengetahui mengapa Bupati Meranti tidak hadir. Saya akan meminta Inspektorat Jenderal (Irjen) mengecek alasan ketidakhadirannya," tegasnya.
Tito bahkan mengeluarkan pernyataan, agar Bupati Meranti untuk tidak dulu berbicara dan masuk dalam dinamika politik elit.
Baiknya, pinta Tito, bagi kepala daerah, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) baik itu Camat dan Lurah di Riau saat ini, untuk lebih mementingkan pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan sampai kepada perekonomian yang baru saja tumbuh pasca pandemi.
"ASN termasuk kepala daerah harus netral dalam kontestasi politik politik di 2024. Saya minta ASN termasuk camat, lurah, fokus pada kerjaan. Fokus pengendalian inflasi, dan hal yang langsung ke masyarakat," pinta Tito.
Tito mengakui, memang kepala daerah merupakan kader partai dan pasti akan bekerja politik.
"Untuk saat ini harus fokus melayani masyarakat. Karena saat ini masyarakat sekarang ini lebih membutuh peran kepala daerah dan jajarannya dibanding dinamika politik elit," sebut Tito.***
Sumber : Klikmx.com
