KPU Riau Nyatakan Siap Gelar Pemilu, Bawaslu Selidiki 16 Pelanggaran


PEKANBARU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menggelar diskusi bersama awak media di Jalan Muchtar Lutfi, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Sabtu (10/2/2024).

Diskusi ini digelar bersamaan berakhirnya masa se Indonesia untuk kampanye para Capres dan Caleg. KPU menyatakan kesiapannya menggelar Pemilu dan Bawaslu selidiki 16 pelanggaran kampanye.

Diskusi ini sendiri dihadiri Ketua KPU Riau Ilham Muhammad Yasir, anggota KPU Nugroho Noto Susanto dan Ketua Bawaslu Riau, Alnofrizal.

Kegiatan dibuka dengan doa bersama sesuai kepercayaan masing-masing, dengan memanjatkan harapan agar pemilu di Riau berlangsung dengan jujur dan adil serta terlaksana penuh kedamaian.

Mengawali diskusi yang dibuka Nugroho Noto Susanto, ia menyampaikan bahwa per-hari ini honor seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se Riau telah disalurkan.

Nugroho mengakui memang terjadi keterlambatan penyaluran intensif anggota KPPS, namun menurutnya itu biasa terjadi.

"Memang ada keterlambatan pembayaran intensif, tapi itu biasa. Karena penyalurannya dilakukan secara tunai. Tidak mungkin kita paksakan mereka buat tabungan di Bank tertentu, hanya khusus untuk transaksi upahnya. Sedangkan waktu pekerjaannya yang singkat," jelas Nugroho.

Dia menginformasikan saat ini masa kampanye di Riau telah berakhir bersamaan keputusan KPU pusat berlaku se Indonesia. Karena itu, tidak diperbolehkan lagi timses ataupun caleg melakukan kampanye secara lisan ataupun melalui alat peraga kampanye (APK) mulai hari ini hingga pemilu nanti.

Nugroho mengatakan, larangan berkampanye juga berlaku di media-media yang ada Riau, terkait pemberitaan hingga pemasangan iklan.

“Iklan kampanye hari ini berakhir baik di ruang terbuka ataupun iklan kampanye di media-media di Riau, juga di media sosial,” tegas Nugroho.

KPU lanjut Nugroho, juga akan berkoordinasi dengan peserta kampanye, hingga TNI-Polri dan Satpol-PP untuk melakukan penertiban APK yang masih terpasang.

“Kami (KPU,red) Riau akan berkoordinasi dengan peserta kampanye, TNI-Polri. Karena hari ini adalah hari terakhir kampanye, sehingga seluruh APK sudah tidak ada lagi di masa tenang hingga pencoblosan,” terang Nugroho.

Kemudian, Ketua KPU Ilham Muhammad Yasir memaparkan, pihaknya sudah sangat siap menyelenggarakan pemilu di Riau, di bantu seluruh stakeholder agar pelaksanaannya dapat berjalan kondusif dan aman sesuai yang diharapkan bersama.

Belum lama ini sebut Ilham, seluruh logistik surat suara juga sudah didistribusikan ke seluruh wilayah di Provinsi Riau.

“Alhamdulillah kami sudah menuntaskan distribusi logistik surat suara ke seluruh daerah di Riau, dan sudah di segel semua,” ucap Ilham.

Pihaknya juga sudah mengantisipasi musim banjir yang belakangan terjadi di Riau, dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, ditandai rapat bersama Forkopimda Riau dan Kabupaten/kota yang dipimpin langsung Gubernur Riau.

Hasil pendataan, pihaknya mencatat ada 840 tempat pemilihan suara (TPS) di 11 Kabupaten/kota di Riau, yang berpotensi banjir dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 185 TPS. 

"Dari total tersebut sebanyak 570 lokasi airnya sudah surut," ucap Ilham.

Sebanyak 217 TPS dari total 840 TPS yang berpotensi banjir itu, lanjut Ilham masih bisa digeser lokasi pelaksanaannya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan TPS yang tidak bisa digeser jumlahnya sebanyak 53 lokasi.

“Apabila saat pelaksanaan terjadi banjir, untuk 53 TPS yang tidak bisa digeser itu, kami wacanakan dilakukan pemilihan di TPS terapung dengan cara jemput bola langsung ke rumah warga,” jelas Ilham.

“Sampai saat ini kami akan terus berkoordinasi dengan TNI-Polri dan Pemda untuk mengatasi hal tersebut,” lanjut Ilham.

Pemilu 2024 di Riau ini jelas Ilham terdapat sebanyak Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 12 Kabupaten/kota, 172 Kecamatan dan 1.862 Kelurahan/desa berjumlah 4.732.174 terdiri laki-laki dan perempuan.

"Sedangkan untuk total TPS di Riau berjumlah 19.366,” jelas Ilham.

Pihaknya juga berupaya mengantisipasi kasus pemilu tahun 2019, karena banyak anggota KPPS yang meninggal karena kelelahan. Untuk mengatasinya, pihaknya akan memberlakukan waktu pencoblosan, jika banyaknya jumlah pemilih saat pelaksanaan pemilu.

Ilham menjabarkan, saat ini ada 30 ribu penambahan pemilih berasal dari luar Riau. Sedangkan, warga Riau yang keluar diperkirakan mencapai 35 ribu orang.

“Penambahan 30 orang dari luar Riau itu, terdiri dari tahanan lapas atau dalam rangka karena bekerja atau karena bencana, serta karena dirawat,” urai Ilham.

Ketua Bawaslu Alnofrizal dalam diskusi ini menyampaikan, bahwa situasi di Provinsi Riau hari ini aman.

“Sejak kita mulai bekerja dari awal sampai hari ini Riau aman, walau Riau oleh pusat Riau disebut masuk kategori kerawanan sedang,” ucap Alnofrizal.

Dalam tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi), pihaknya, lanjut Alnofrizal, saat ini menerima sebanyak 16 pelanggaran yang terjadi di Provinsi Riau.

Rinciannya, sebanyak 10 kasus adalah temuan anggota Bawaslu dilapangan dan enam lainnya merupakan laporan.

“Lima diantaranya sudah di proses. Tiga diantaranya tentang netralitas yakni kades melakukan kampanye dan sampai hari ini masih berproses dilakukan penelusuran,” ungkap Alnofrizal.

Alnofrizal menegaskan, karena masa kampanye telah berakhir. Maka, tiga hari kedepan sudah masuk masa tenang, sehingga dilarang bagi siapapun melakukan kampanye.

“Namun kita melihat dan menduga akan terjadi kampanye. Sehingga kami telah menyiapkan kegiatan patroli di lokasi rawan,” ucap Alnofrizal.

Lanjut Alnofrizal, selain melakukan patroli mobile, pihaknya juga akan melakukan pengawasan terkait konten kampanye di media sosial.

“Bawaslu akan terus melakukan pengawasan, karena kerawanan masih adanya memuat pemberitaan yang menguntungkan peserta kampanye yang terkesan kampanye,” tegas Alnofrizal.

Pihaknya mengimbau, dengan berakhirnya masa kampanye, diharapkan agar seluruh APK yang masih terpasang untuk diturunkan.

“Kami mengimbau agar APK yang masih terpasang diturunkan secara mandiri. Kalau tidak akan ditertibkan. Selain itu, media juga tidak boleh lagi menerbitkan kegiatan jajak pendapat dan hasil survei di masa tenang,” tegas Alnofrizal.

Dia juga mengajak peran serta masyarakat, untuk melaporkan adanya pelanggaran. Karena pihaknya mendirikan posko aduan di setiap kecamatan di Riau.

“Mendekati masa pemilihan, mudah-mudahan pemilu berjalan baik di Riau,” harap Alnofrizal.***