News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Pak Jokowi, Dana Kartu Pra Kerja Rp 20 T Lebih Baik Buat BLT

Pak Jokowi, Dana Kartu Pra Kerja Rp 20 T Lebih Baik Buat BLT



Jakarta - Anggaran program Kartu Pra Kerja sebesar Rp 20 triliun dinilai lebih baik menjadi bantuan langsung tunai (BLT) atau cash transfer untuk masyarakat yang penghasilannya terdampak pandemi virus Corona (COVID-19).

Pengamat ekonomi Piter Abdullah menilai pemberian pelatihan di tengah pandemi Corona sudah tidak relevan, sehingga konsepnya diubah sementara menjadi saluran pemberian BLT.

"Peruntukannya sudah berbeda. Karena konsep Pra Kerjanya sendiri sudah tidak relevan. Sekarang fokus Kita bukan menyiapkan mereka untuk segera bekerja, tapi lebih membantu mereka yang kehilangan pekerjaan dan income agar bisa bertahan hidup layak di tengah hantaman wabah COVID-19," kata Piter saat dihubungi detikcom, Jakarta, Kamis (23/4/2020).

Dirinya pun menilai pemerintah harus mengubah sementara konsep program Kartu Pra Kerja sebagai penyaluran perlindungan sosial yang dibutuhkan masyarakat.

"Pelatihan itu tidak relevan pada masa wabah ini. Lebih tepat bila bantuan diberikan dalam bentuk tunai atau BLT. Anggaran pelatihan yang begitu besar bisa disalurkan dalam BLT kepada begitu banyak penduduk terdampak," jelasnya.

Sementara peneliti CSIS Fajar B Hirawan mengatakan anggaran program Kartu Pra Kerja bisa dimanfaatkan pemerintah sebagai modal penanggulangan dampak ekonomi akibat Corona. Salah satunya menjaga daya beli masyarakat dengan memberikan BLT.

Fajar menilai, dana BLT lebih efektif bagi masyarakat yang ekonominya terdampak Corona dibandingkan pemberian pelatihan.

"Program jaring pengaman nasional tampaknya belum cukup untuk menjaga daya beli masyarakat. Alokasi dana dari program Kartu Pra Kerja tampaknya akan sedikit membantu," kata Fajar.

Setiap peserta Kartu Pra Kerja nantinya mendapat insentif sebesar Rp 3.550.000 per orang, di mana Rp 1 juta sebagai biaya pelatihan, Rp 2.400.000 atau Rp 600.000 per bulan merupakan insentif yang diberikan kepada peserta selama empat bulan. Sedangkan sisanya Rp 150.000 merupakan insentif survei kebekerjaan.

Pemerintah sendiri membebaskan kepada masyarakat untuk memanfaatkan dana insentif ini untuk modal usaha atau biaya hidup sehari-hari. Namun menurut Fajar, dana insentif nantinya diutamakan untuk modal memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk menjaga daya beli di tengah Corona.

"Jadi sektor konsumsi yang kontribusinya sebesar 55-56% minimal bisa tersokong. Jadi fokus utamanya adalah menjaga pertumbuhan sektor konsumsi," ungkap dia.

Sumber: Detik.com


Tags