Jakarta - PT Pertamina (Persero) berencana meninjau kembali penghapusan penggunaan BBM dengan oktan (RON) rendah di bawah 91 yaitu jenis Premium dan Pertalite yang dinilai tidak ramah lingkungan.
Terkait hal itu, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB Abdul Wahid mengatakan belum ada persetujuan dari Komisi VII tentang penghapusan Premium dan Pertalite.
"Rencana Pertamina menghapus Premium dan Pertalite belum ada persetujuan (dari Komisi VII DPR RI)," ujar Politisi PKB ini, ketika dihubungi awak media, Rabu (2/9/2020), saat dikutip dari cakaplah.com.
Wahid menilai penghapusan kedua BBM tersebut justru akan menambah beban ekonomi masyarakat. Apalagi harga Premium dan Pertalite lebih bisa dijangkau daripada Pertamax.
"Jika dihapus tentu akan menambah beban ekonomi masyarakat, karena Premium dan Pertalite jauh lebih murah dari Pertamax," ungkapnya.
Di sisi lain jika komponen BBM lebih mahal, Abdul melihat hal itu tentu berimbas pada ongkos produksi yang juga bertambah sekaligus mempengaruhi harga barang. Turunan lainnya, kata dia, akhirnya akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan akan menjadi ekonomi biaya tinggi.
Abdul Wahid pun mendorong Pertamina mempertahankan Premium dan Pertalite di tengah pandemi Covid-19. Karena tentu penghapusan keduanya akan berpengaruh pada masyarakat yang terdampak Covid-19.
"(Masyarakat) Tentu terbebani. Jadi kita tetap mendorong Pertamina untuk tetap mempertahan Premium dan Pertalite sampai kondisi ekonomi kita membaik," kata dia.
"Jika Covid-19 dan ekonomi membaik, baru kita bisa menghitung-hitung apa perlu dihapus atau tetap dipertahankan. Tentu harus ada kajiannya, bukan hanya kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan tapi dampak sosial dan ekonomi juga menjadi pertimbangan," imbuh Abdul.
