Pekanbaru - Gubernur Riau, Syamsuar mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (15/9/2020). Peningkatan tajam penambahan angka terkonfirmasi Covid-19 di Provinsi Riau menjadi bahasan utama.
Dihadapan jajarannya, Syamsuar menyebutkan, rapat ini untuk menentukan langkah cepat mengatasi Covid-19 di Riau, terutama mengatasi penularan wabahnya.
''Dengan meningkat jumlah pasien Covid-19 di Riau, perlunya adanya langkah cepat dari satuan tugas (Satgas) Covid-19 Riau,'' terang Syamsuar, dikutip dari Klikmx.com.
Rapat teknis ini, sebut Syamsuar mengingat perkembangan peningkatan Covid-19 di Riau telah mencapai 3.781 kasus.
Menurut Syamsuar, dari laporan yang ia terima. Saat ini tingginya kasus positif di Riau berada di Kota Pekanbaru dengan total 655 pasien yang melakukan isolasi mandiri.
Dengan kondisi ini, Syamsuar berharap pasien tersebut diisolasi pada tempat yang telah ditentukan agar lebih memudahkan dalam melakukan pengawasan.
''Peningkatan ini, karena isolasi mandiri yang di rumah itu tidak maksimal pengawasannya dan penjagaannya,'' sebut Syamsuar.
Ketersediaan Ruang Isolasi
Seiring dengan tajamnya peningkatan angka terkonfirmasi Covid-19. Gubernur meminta jajaran nya dapat menuntaskan penyediaan tempat isolasi dan perlunya penambahan tenaga medis yang siap bekerja menangani Covid 19.
Syamsuar menyarankan, untuk mencukupi ketersediaan nya. Dinas kesehatan dan rumah sakit diminta bekerja sama dengan IDI dan PMI untuk penambahan tim medis.
''Agar tidak gagap saat bekerja, baiknya tim medis diberikan pelatihan untuk menangani pasien Covid-19,'' saran Syamsuar.
Syamsuar menyarankan, untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan ruang isolasi. Alternatifnya adalah dengan memanfaatkan hotel untuk merawat pasien positif gejala ringan.
''Saya ingin penanganan ini cepat dilakukan,'' tegas Syamsuar.
Gubri Minta Data Ketersediaan Nakes
Guna mengantispasi angka pasien terkonfirmasi Covid-19 di Riau terus bertambah, Gubernur Riau Syamsuar meminta Dinas Kesehatan Riau untuk segera mendata berapa keperluan tenaga medis.
Syamsuar menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan mengadakan kecukupan tenaga medis.
''Dalam waktu dekat ini kita akan melakukan perekrutan tenaga medis,'' kata Gubernur.
Diskes sebut Gubernur juga diminta bekerjasama dengan ikatan dokter Indonesia dan juga ikatan perawat yang ada. Untuk pengadaan tenaga kesehatan tersebut.
''Sebelum bertugas, baiknya para tenaga medis tersebut harus mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Karena tentunya protap pelayanan pasien positif Covid-19 berbeda dengan pasien lainnya,'' ujar Syamsuar.
Selain itu, untuk pelatihan nanti. Tenaga medis yang akan direkrut diminta lebih difokuskan pada pengawasan pasien positif Covid-19 yang tanpa gejala. Karena saat ini banyak pasien positif Covid-19 yang tanpa gejala.
''Pasien yang tanpa gejala ini nantinya akan ditempatkan dilokasi khusus, sehingga perlu pengawasan dari tenaga medis,'' sebutnya.
Syamsuar dalam rapat evaluasi terkait perkembangan kasus positif covid-19, juga menyebutkan, salah satu yang dibahas adalah terkait isolasi mandiri bagi pasien positif covid-19.
''Kami hari ini rapat dengan anggota tim kami dari satgas maupun di luar satgas, dalam ragka menangani covid-19. Kami ingin melakukan evaluasi terhadap kondisi yang sekarang dan langkah-langkah kedepan, terutama berhadapan dengan pasien isolasi mandiri yang cukup tinggi,'' kata Syamsuar.
Dengan kondisi ini, Syamsuar menginginkan agar pasien konfirmasi positif covid-19 dengan gejala ringan maupun tanpa gejala, dilakukan lisolasi terpusat di tempat - tempat yang telah disediakan oleh pemerintah.
''Beberapa hari ini, untuk diketahui jumlah pasien isolasi mandiri di Kota Pekanbaru sangat tinggi. Kalau menurut keterangan berdasarkan Menkes,14 hari mereka sudah di kategorikan sehat. Namun demikian, karena mereka banyak berada di tempat isolasi mandiri yang juga sulit termonitor, kami tadi mengarahkan mereka untuk ditempatkan di satu tempat agar memudahkan perawatan dan pengawasan,'' kata Gubri.
Syamsuar juga mengakui, ada sejumlah lokasi yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri bagi pasien positif covid-19 tanpa gejala maupun gejala ringan.
Untuk di Pekanbaru saja, sambung Syamsuar, ada tiga lokasi yang sementara ini sudah disiapkan dan bisa langsung ditempati, yakni Rusunawa Rejosari, Balai Diklat BPSDM Provinsi Riau, dan Bapelkes Provinsi Riau.
Selain itu, masih ada sejumlah tempat lain yang nantinya juga dapat digunakan sebagai tempat isolasi mandiri, yakni Balai Latihan Koperasi Provinsi Riau, Gedung Embarkasi Asrama Haji Provinsi Riau.
Bayarkan Segera Insentif Tenaga
Medis
Untuk tetap memberikan dorongan semangat bekerja. Syamsuar mengatakan, telah menginstruksikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera menyelesaikan pembayaran insentif para tenaga medis yang bertugas dalam penanganan Covid-19.
''Insentif tenaga medis tadi, (dalam rapat, red) yang mana belum bayar, saya minta untuk dibayar secepatnya. Saya tadi sudah minta ke Ibu Mimi (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau), termasuk Direktur RSUD Arifin Achmad (dr. Nuzelly Husnedi) untuk membayarkan secepatnya,'' kata Syamsuar.
Sebelumnya, kata Syamsuar, sudah ada beberapa honor nakese yang telah dibayar. Sedangkan, untuk yang belum dibayar, ia sudah minta penegasan.
''Kebetulan tadi juga hadir BPKP dan ada inspektorat juga. Maka kita minta itu untuk segera dibayarkan,'' sebut Syamsuar.
Terpisah, Dirut RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau, dr. Nuzelly mengatakan bahwa Pemprov Riau telah melakukan pembayaran untuk untuk Maret, April, dan sebagian bulan Mei 2020 dengan anggaran yang tersedia pada tahap pertama.
Sedangkan, untuk pembayaran selanjutnya akan dibayarkan melalui anggaran BTT yang sudah diajukan. Di mana, mekanismenya memerlukan verifikasi terlebih dahulu dari Aparat Pengawas Intern Pemeritah (APIP) di Inspektorat.
''Jumlah yang kami ajukan adalah sebesar perkiraan kebutuhan insentif covid-19 di RSUD Arifin Ahmad sampai bulan Desember 2020, maksudnya kalau besok sudah disetujui oleh APIP, maka kami bisa lancar membayarnya sampai akhir tahun nanti,'' tuturnya.
Satgas Covid-19 Riau Diminta Gerak Cepat
Syamsuar juga meminta agar satuan tugas (satgas) Covid 19 di Provinsi Riau untuk melakukan gerak cepat dalam menangani kasus Covid-19 di Riau, di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi.
''Melihat kondisi tren positif covid-19 yang terus meningkat, kini telah mencapai 200 lebih perhari tentunya diperlukan langkah cepat satgas untuk menindaklanjuti agar angka penularan di Riau menurun,'' kata Gubernur.
Menurutnya, dengan penambahan kasus ini menyebabkan banyak pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing.
''Kita harus menyelesaikan persoalan alokasi isolasi mandiri bagi pasien positif covid 19 gejala ringan secepatnya, kalau terpencar tidak akan selesai kasus ini,'' ucapnya.
Menurutnya, pengawasan serta pengawalan akan sulit jika pasien positif covid-19 melakukan isolasi mandiri dirumah, tim medis pun akan kewalahan jika harus mengunjungi rumah pasien satu persatu.
Syamsuar mengarahkan, agar Dinas kesehatan harus segera menetapkan lokasi yang layak untuk pasien isolasi mandiri ini, agar bisa pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah untuk dijemput lalu dirawat di isolasi mandiri yang telah disediakan pemerintah.
''Ini harus diperhatikan, saat ini kita butuh gerak cepat menangani kasus Covid 19 di Riau yang terus meningkat,'' harapnya.
Jubir Satgas Targetkan Penurunan Kasus
Kasus terkonfirmasi Covid-19 di Provinsi Riau terus mengalami lonjakan, hal ini tentunya berdampak pada tim kesehatan yang kewalahan dalam menangani pasien Covid-19 di rumah sakit.
''Kami perkirakan kasus 200 perhari itu di bulan Oktober namun di awal September terjadi penambahan 200, berturut-turut dua kali,'' kata Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid 19 Riau dr Indra Yovi.
Hal ini sebut Yovi, harus dipikirkan mengenai bagaimana satgas kita harus memiliki target dalam menekan penyebaran penularan Covid-19 di Provinsi Riau.
''Minimal target yang seperti ini, pada bulan Oktober angka penambahan di bawah seratus, harus ada targetnya,'' ujarnya.
Menurutnya, saat ini angka kematian akibat Covid 19 berada dibawah dua persen. Selain itu, ia juga menambah kerjasama antar rumah sakit yang menangani kasus Covid 19 Riau harus dibenahi dengan adanya call center yang menjadi penghubung dalam hal memenuhi kebutuhan pasien agar prosesnya lebih cepat ditangani.
''Harus ada dokter yang bertanggung jawab untuk memberikan arahan hal yang diperlukan seperti dokter A yang bingung pasien anak bagaimana penanganannya, hal seperti ini harus ada yang menyelesaikan,'' lanjutnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan pasien tanpa gejala jangan dianggap mereka baik-baik saja. Harus ada kesiapan yang matang dalam melayani pasien isolasi mandiri di tempat yang telah tentukan.
Oleh karena itu, pentingnya target, dengan target utamanya yaitu menurunkan angka kasus terkonfirmasi positif Covid-19 perhari dan juga menekankan angka kematian perhari di Provinsi Riau
''Dua hal itu saja sudah cukup,'' tambahnya.
Ia menegaskan, jika hanya mempersiapkan penambahan ruang Isolasi namun targetnya tidak ada, ruang isolasi tidak akan pernah cukup. Oleh sebab itu permasalahan ini harus dipikirkan bersama mengenai cara yang harus dilakukan secara tegas, agar penularan wabah ini tidak semakin menyebar.
Ketua PAEI Riau: Jangan Sampai Lokasi Isolasi Mandiri Jadi Klaster Baru
Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Riau, dr Wildan Asfan Hasibuan mengatakan jangan sampai lokasi isolasi mandiri yang disediakan pemerintah menjadi klaster baru di Riau.
''Kita harus melakukan pencegahan, jangan sampai adanya klaster baru di ruang isolasi mandiri bagi pasien positif covid-19 yang dirawat,'' katanya di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Senin (15/9/2020).
Ia melanjutkan tim kesehatan yang bertugas di lokasi isolasi mandiri harus benar-benar siap dan sebelumnya harus diberikan pelatihan terkait penanganannya.
Selain itu, ia juga menyampaikan beberapa kabupaten kota pertanggal 6 September 2020 di Riau yaitu Kota Pekanbaru sudah berlangsung selama dua minggu, Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi.
''Untuk lima daerah lainnya sudah berlangsung satu Minggu,'' jelasnya.
Berdasarkan surat edaran oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan surat edaran Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.
''Untuk zona merah kerja ASN itu 75 persen bekerja dirumah, barangkali hal ini bisa kita terapkan,'' tuturnya.
Kemudian, Ia melanjutkan pada zona oranye kerja ASN 50 persen di kantor, 50 persen bekerja dari rumah, untuk zona kuning kerja ASN 75 persen bekerja di kantor dan 25 persen bekerja di rumah, sedangkan zona hijau 100 persen pegawai kerja di kantor.
''Semoga dalam waktu dekat hal ini bisa kita mulai, kita bisa mencoba mulai dari 50 bekerja di kantor dan 50 bekerja dari rumah,'' tutupnya.
